Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano: Pendampingan KPK Bakal Optimalkan Pendapatan Asli Daerah

Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano: Pendampingan KPK Bakal Optimalkan Pendapatan Asli Daerah
www.papua.go.id
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerjasama (PKS) Bidang Pertanahan serta Implementasi Tax Online di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), di Swissbell Hotel, Jayapura, Kamis (25/7). 

TRIBUNPAPUA.COM - Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dikutip dari laman resmi Pemerintah Provinsi Papua, diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan rutin memberi pendampingan, melalui program rencana aksi program pemberantasan lorupsi terintegrasi kepada kabupaten dan kota di bumi cenderawasih.

Pendampingan itu dinilainya, bakal mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing kabupaten dan kota.

Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal Ajak Pemda Pasang Alat Pemantau Pajak Online

"Makanya, saya mengajak seluruh bupati agar terus bersinergi dengan KPK mengoptimalkan segala bentuk potensi penerimaan pajak daerah," ujar Benhur Tommy Mano.

"Sebab hal ini pula, sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap pentingnya peningkatan pajak bagi pembangunan," terangnya.

Hal itu dikatakan Benhur Tommy Mano pada Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerjasama (PKS) Bidang Pertanahan serta Implementasi Tax Online di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), di Swissbell Hotel, Jayapura, Kamis (25/7).

Tunggak Pajak Setahun Lebih, Dirut PDAM Jayapura Ditegur KPK

Sementara melalui penandatangan kerja sama dengan pihak KPK itu juga, sambung dia, diyakini bakal memacu seluruh kabupaten dan kota di bumi cenderawasih untuk meningkatkan penerimaan maupun pendapatan daerah.

"Memang wilayah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua mempunyai karakteristik berbeda antara satu dengan daerah lainnya," katanya.

"Di lain pihak, potensi sumber daya alam yang ada pun bermacam-macam," tambahnya.

KPK Lakukan Evaluasi Pencegahan Korupsi di Provinsi Papua dan Papua Barat

"Apalagi UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang bersifat close list tidak memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi," ujar Wali Kota Jayapura.

"Hanya, di sisi lain daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi maupun karakteristik yang dimilikinya," lanjutnya.

"Pun demikian, saya sebagai wali kota Jayapura mewakili seluruh bupati di Provinsi Papua berkomitmen terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah," pungkasnya.

Datang ke Papua, KPK Soroti 10 Indikator, Termasuk Aset Daerah

Bupati Merauke Frederick Gebze pada kesempatan itu, mengapresiasi peran KPK yang telah memfasilitasi pemerintah di kabupaten untuk bekerjasama dengan lembaga kejaksaan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan maupun Bank Papua mengenai implementasi Tax Online di bidang DATUN.

Dirinya yakin kerja sama ini akan mampu mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada di daerah masing-masing.

(TribunPapua.com)

Penulis: Sigit Ariyanto
Editor: mohamad yoenus
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved