Ini yang Masih Menjadi Catatan atas Rendahnya Indeks Demokrasi, Papua Barat Termasuk Buruk

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, berdasarkan 28 indikator yang menjadi penentu IDI, 6 di antaranya masih masuk dalam kategori rendah.

Ini yang Masih Menjadi Catatan atas Rendahnya Indeks Demokrasi, Papua Barat Termasuk Buruk
(KOMPAS.com/MUTIA FAUZIA)
Kepala BPS Suhariyanto 

TRIBUNPAPUA.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2018 mengalami perbaikan dari tahun 2017.

Pada tahun 2017 lalu, Indonesia mencatatkan indeks demokrasi di level 72,11, dan meningkat 0,28 poin di 2018 menjadi 72,39.

Sayangnya, meski meningkat, posisi IDI tersebut masih dalam kategori sedang.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, berdasarkan 28 indikator yang menjadi penentu IDI, 6 di antaranya masih masuk dalam kategori rendah.

"Dengan memerhatikan inidikator ini, ada enam indikator yang perlu kerja keras untuk memerbaikinya karena enam indikator ini berkategori buruk," ujar Suhariyanto di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Indikator dengan kinerja terburuk adalah rekomendasi DPRD kepada eksekutif dengan 20,8 poin.

Kemudian disusul oleh indikator demonstransi atau mogok yang bersifat kekerasan dengan 30,37 poin.

Badan Pusat Statistik: Indeks Demokrasi Papua Barat Masuk Kategori Buruk

Indikator ketiga yang masih masuk dalam kategori buruk adalah Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan inisiatif DPRD 40,35, juga upaya pemerintah daerah untuk menyediakan informasi mengenai APBD yang hanya 41,42 poin.

"Kita masih punya PR untuk meningkatkan inisiatif DPRD dalam mengajukan Perda dan rekomendasi DPRD kepada eksekutif.

Selain itu, upaya penyediaan informasi APBD lebih transparan karena transparansi jadi kunci penting kehidupan demokrasi," ujar Suhariyanto.

Halaman
12
Editor: Sigit Ariyanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved