Ini yang Masih Menjadi Catatan atas Rendahnya Indeks Demokrasi, Papua Barat Termasuk Buruk

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, berdasarkan 28 indikator yang menjadi penentu IDI, 6 di antaranya masih masuk dalam kategori rendah.

(KOMPAS.com/MUTIA FAUZIA)
Kepala BPS Suhariyanto 

Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat juga menjadi indikator yang masih menjadi PR dengan 45,96 poin.

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian agar indeks demokrasi Indonesia bisa kembali meningkat tahun depan adalah mengenai persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi.

Indikator tersebut hanya menunjukkan angka 59,61 pada IDI.

"Keterwakilan perempuan menunjukkan peningkatan, tapi belum sesuai dengan apa yang diinginkan, masih perlu meningkatkan peran serta perempuan di provinsi," ujar Suhariyanto.

Sebagai catatan, Indeks Demokrasi Indonesia memiliki skala dari 0 sampai 100.

Faktor Penyebab Indeks Demokrasi Papua Barat Buruk

Jika dirinci, skala 0 sampai 60 termasuk dalam kategori buruk, kemudian dari 60 sampai 80 masuk kategori sedang, dan di atas 80 masuk kategori baik.

Jumlah provinsi yang memiliki angka indikator demokrasi berkategori baik pun meningkat dari 4 provinsi menjadi 5 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara dan DI Yogyakarta.

Walaupun demikian, terdapat atu provinsi yang masuk ke kategori buruk, yaitu Provinsi Papua Barat.

"Di 2017 ada 4 provinsi di atas 80, di 2018 ada 5, bertabah satu provinsi yang masuk ke dalam kategori IDI baik," ujar Suhariyanto

"Catatan Papua Barat, IDI masuk kategori buruk karena berada di bawah 60, pada di tahun 2017 masuk kategori sedang karena IDI level 62,76," lanjut dia.

(Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini yang Masih Menjadi Catatan atas Rendahnya Indeks Demokrasi"

Editor: Sigit Ariyanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved