Kantor PB PON Pindah Ke Gedung Eks PT. Percetakan Rakyat Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan pemindahan Kantor PB PON Ke Gedung Eks PT. Percetakan Rakyat Papua.

Kantor PB PON Pindah Ke Gedung Eks PT. Percetakan Rakyat Papua
www.papua.go.id
gedung eks PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP) 

TRIBUNPAPUA.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe memastikan pemindahan Kantor Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua yang berlokasi di Entrop, dipindah ke gedung eks PT. Percetakan Rakyat Papua (PRP), di Jalan Percetakan Kota Jayapura (samping Pasar Mama Papua).

Dikutip TribunPapua.com dari laman resmi Pemerintah Provinsi Papua, penegasan ini disampaikan Lukas di Jayapura, Kamis (1/8/2019) di Jayapura, dalam satu kesempatan.

"Kita akan serahkan gedung Percetakan Rakyat Papua kepada PB. PON Papua," ujar Enembe.

Gubernur Papua Lukas Enembe Imbau Pengusaha OAP Ikut Aturan, Bukan Ribut atau Demo

"Selama ini kan kita sewa di gedung yang sebelumnya. Makanya sekarang pindah semua ke gedung PRP yang kini tak terpakai," terangnya.

Sementara sebagai bentuk keprihatinan kepada pegawai PT. PRP yang sampai saat ini belum terbayarkan haknya, Gubernur katakan bakal menganggarkan kurang lebih Rp1 miliar sebagai bentuk pengganti kerugian.

"Kemarin kan persoalan karyawan PT. PRP masuk di pengadilan sehingga kita akan selesaikan putusan di pengadilan senilai Rp1 miliar," katanya.

Gubernur Papua Lukas Enembe Kecam Kepala SKPD Swakelolakan Paket Proyek

"Nanti anggaran ini akan dibayarkan kepada karyawan yang bersangkutan," lanjutnya.

Diketahui, Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, belum lama ini menyita tiga mesin cetak milik salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Papua yakni PT Percetakan Rakyat Papua (PRP), Selasa, (21/5/2019).

Eksekusi penyitaan tiga mesin milik PRP itu, berdasarkan putusan hubungan industrial Nomor : 10/Pdt.Sus/PHI/2017/PNJAP tanggal 21 Februari 2018.

Gubernur Papua Lukas Enembe Diminta Lebih Aktif Menangani Persiapan PON

Penyitaan ini dilakukan untuk membayar hak-hak para pekerja mantan karyawan PRP yang belum terbayar sebesar Rp 1 miliar lebih.

Juru sita dari Pengadilan Negeri Jayapura, Frederik Padalingan mengatakan, pengadilan telah memenangkan pihak penggugat yang menuntut haknya selama bekerja di perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi Papua itu, dikarenakan telah dipecat secara sepihak oleh pihak perusahaan tanpa dibayarkan haknya.

Lantik Wabup Keerom, Gubernur Papua Lukas Enembe: Jangan Langkahi Kewenangan Bupati

Sementara putusan pengadilan, tergugat (PT. PRP) dihukum untuk membayar kepada masing-masing penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pergantian hak upah yang belum dibayar selama 19 bulan, kekurangan upah, uang transportasi dan uang makan.

Biaya tersebut seluruhnya sebesar Rp 1 miliar lebih dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat sejumlah Rp 421 ribu.

(TribunPapua.com)

Penulis: Sigit Ariyanto
Editor: mohamad yoenus
Sumber: Tribun Papua
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved