Bupati Nduga Yairus Gwijangge Minta Pemerintah untuk Tarik Personel TNI/Polri dari Wilayahnya

Pemkab Nduga, Papua, meminta pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.

Bupati Nduga Yairus Gwijangge Minta Pemerintah untuk Tarik Personel TNI/Polri dari Wilayahnya
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Nduga, Papua, meminta pemerintah secepatnya menarik personel TNI/Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua sejak awal Desember 2018.

Permintaan itu disampaikan Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

"Kami dengan harapan penuh, meminta kepada bapak Presiden melalui Ketua DPR, bahwa penarikan anggota TNI-Polri itu tidak jadi masalah," ujar Yairus.

Pemkab Nduga Sebut Warganya Trauma, Minta Penarikan TNI/Polri Secepatnya

Menurut Yairus, keberadaan personel TNI/Polri di wilayahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang.

Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke saudara dan kerabat di kabupaten sehingga sekitar 11 distrik di Nduga kosong.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Gwijangge menuturkan, masyarakat Nduga memang memiliki trauma terhadap keberadaan militer di wilayahnya semenjak peristiwa Mapenduma tahun 1996.

Sekda Kabupaten Namia Gwijangge Nduga Sebut Masyarakatnya Sulit Akses Pendidikan dan Kesehatan

Menurut Namia, konflik berkepanjangan antara pihak TNI/Polri dan kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama dalam mengakses hak atas pendidikan dan kesehatan.

Kegiatan belajar-mengajar 24 sekolah di 11 distrik saat itu tidak berjalan.

Puskesmas dan posyandu juga tak berfungsi seperti semestinya.

Sekda Namia Gwijangge: Warga Nduga di Pengungsian Butuh Tempat Tinggal

"Pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak berjalan. Kemudian gereja di sana, ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari," ujar Namia.

Halaman
12
Editor: Sigit Ariyanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved