Bahas Solusi Kerusuhan di Papua, Gubernur Lukas Enembe Ngaku Tak Percaya Kekuatan Undang-undang

"Satu pelurusan sejarah, kemudian soal finding, itu pengungkapan kebenaran kemudian kita bisa bilang rekonsiliasi."

Dijelaskannya, Lukas harus segera mengusulkan ke presiden.

"Nah syaratnya adalah Bapak Gubernur mesti bikin usulan ke Bapak Presiden. Jadi saya berharap Bapak Gubernur secepatnya membuat surat usulan ke Pak Presiden," jelas Andy.

"Ini momentum yang tepat, 'Jakarta kalau kau bertanggungjawab kepada Papua, ini tolong segera kerjakan bikin Kepres untuk bikin KKR Papua'," ujarnya.

"Jadi tidak perlu tim khusus lain lagi menurut Anda?" tanya Najwa Shihab.

• Gubernur Papua: Pernyataan Presiden Jokowi Kurang Tegas soal Rasisme, Tidak Mengobati Perasaan

Andy lalu mengatakan dahulu ada Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B).

"Dulu zaman Pak SBY ada UP4B, kita semua tahu kerja UP4B," ujar Andy.

"Kalau selalu Papua dikirim tentara ke sana tidak akan ada penyelesaiannya," tambahnya.

Dijelaskannya, bahwa di Papua tidak ada kejelasan dari sektor keamanan.

"Akuntabilitas sektor keamanan tidak pernah ada kejelasan."

"Pak Presiden bikin MOU dengan Binamarga pembangunan Trans Papua. TNI kita itu di Papua jadi kontraktor Pak. Bukan perusahaan kontraktor yang ngerjakan jalan. Tentara kita ngerjakan jalan dengan alasan keamanan," papar Andi.

"Kalau perspektifnya Papua selalu pendekatan keamanan, kita akan menabung perkara dan menabung masalah, buahnya apa ya letupan-letupan sekarang," ungkap Andy.

"Sekali dicolek sudah bilang pisah dari Indonesia. Jangan salahkan dia (Papua) bilang begitu, kau pukul dia setiap hari. Kau hajar dia saudara. Kalau sekarang kau bilang saudara kah?," pungkas Andy.

• Nilai Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim Kurang Tepat, Fahri Hamzah: Tak Adil, Harusnya Pindah ke Papua

Lihat videonya dari menit ke 5.02

Kerusuhan di Papua