Breaking News:

Pemblokiran Internet di Papua

Plus-Minus Pemblokiran Internet di Papua, Polda Papua Minta Masyarakat Pahami Keputusan Pemerintah

Sejak Senin (19/08/2019) sore, Kominfo melakukan pemblokiran akses internet di sejumlah wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Editor: Astini Mega Sari
(KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)
Para aktivis menggelar aksi demonstrasi meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuka akses internet di Papua dan Papua Barat di depan kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019). Aktivis menuntut pemerintah mencabut pembatasan jaringan internet di Papua dan Papua Barat. Sebab, pemblokiran dan pembatasan akses informasi ini melanggar hak digital, terutama hak warga negara untuk dapat mengakses informasi. 

TRIBUNPAPUA.COM - Sejak Senin (19/08/2019) sore, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan pemblokiran layanan data Telkomsel di sejumlah wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Meski pada awalnya menggunakan kata "pembatasan", pada akhirnya Kementerian kominfo akhirnya mengakui melakukan pemblokiran sehingga layanan data sama sekali tidak tersedia.

Kini, memasuki hari ke-6, banyak pro kontra bermunculan terkait kebijakan yang bertujuan untuk meminimalisir menyebarnya kabar tidak benar mengenai respons terhadap dugaan tindakan rasisme yang diterima mahasiswa Papua.

Direktur SAFE Net Nilai Dasar Hukum Kominfo untuk Batasi Akses Internet di Papua Masih Lemah

Dari sisi keamanan, aparat keamanan menganggap, kebijakan tersebut sangat membantu untuk menjaga situasi tetap kondusif.

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal menyebut, pemblokiran jaringan data sangat efektif untuk mengantisipasi penyebaran hoaks, sehingga sejauh ini situasi keamanan di Papua relatif terkendali.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ahmad Musthofa Kamal (KOMPAS.com/Istimewa/IRSUL PANCA ADITRA)

"Pemblokiran internet di wilayah Papua sangat efektif menekan beredarnya hoaks, baik yang datang dari luar Papua maupun dari dalam Papua," ujar Kamal, di Jayapura, Sabtu (24/8/2019).

Ia pun meminta masyarakat untuk bisa memahami keputusan pemerintah yang ingin menjamin kondisi keamanan tetap stabil.

Soal Pemblokiran Internet di Papua dan Papua Barat, Cara Kominfo Dinilai Keliru

Hal senada pun disampaikan oleh Kapendam XVII/Cenderawasih, Letkol CPL Eko Daryanto, yang menilai sejauh ini pemblokiran jaringan data terbukti bisa membuat aksi-aksi protes di beberapa kabupaten/kota berjalan tertib.

Menurut dia, pemerintah dan aparat keamanan sudah mempertimbangkan keputusan tersebut dengan matang meski diakui banyak suara ketidak puasan yang bermunculan.

Dampak ke usaha Dari pelaku ekonomi, Kepala Cabang JNE Jayapura Rusmal Jaya menyebut hingga kini aktivitas pengiriman barang masih belum terlalu terpengaruh.

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved