Breaking News:

Kerusuhan di Papua

Stafsus Istana Ungkap Persoalan Lain yang Buat Situasi di Papua Masih Bergejolak hingga Saat Ini

Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya mengungkap ada persoalan lain yang membuat Papua dan Papua Barat masih bergejolak.

Editor: Astini Mega Sari
(KOMPAS.com/Ihsanuddin)
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, Selasa (20/8/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Staf Khusus Presiden Kelompok Kerja Papua, Lenis Kogoya mengungkap ada persoalan lain yang membuat Papua dan Papua Barat masih bergejolak hingga saat ini.

Awalnya, gejolak di Bumi Cenderawasih karena ada dugaan rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, beberapa waktu lalu.

Namun, persoalan tersebut dinilai Lenis sudah selesai.

Namun insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua jadi momentum bagi warga Papua menyampaikan kemarahannya terhadap layanan pemerintahan di Papua dan Papua Barat.

Situasi di Jayapura Belum Kondusif, Warga dan Polisi Berjaga-jaga di Pinggir Jalan

"Masyarakat kenapa sekarang merontak marah, karena ada hal-hal yang mereka selama ini sakit hati. Karena ada hal-hal belum beres. Belum beresnya di mana? Orang Papua membutuhkan sekarang betul-betul pendekatan dengan hati, apa yang diharapkan pembangunan, khususnya Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus)," papar Lenis di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Lenis mempertanyakan, bantuan afirmasi kepada kelompok perempuan, agam dan adat yang mendapatkan 6 persen dari alokasi dana otsus disalurkan kemana dan ini harus dipertangungjawabkan oleh Gubernur Papua.

"Sampai hari ini Menteri Dalam Negeri kasih surat kepada gubernur untuk melaporkan dana afirmasi 6 persen, tapi sampai hari ini belum ada lapor. Berarti ini kan harus audit dulu, ada 6 persen itu siapa yang pakai, siapa yang gunakan dana itu," tutur Lenis.

Cerita Warga Papua yang Mengungsi saat Terjadi Kerusuhan di Jayapura: Takut Dijarah Massa

Selain persoalan dana Otsus, kata Lenis, pemerintah Papua juga seakan tidak memperjuangkan nasib para honorer di Papua yang jumlahnya 12 ribu orang.

Hal ini ditandai tidak pernahnya Gubernur Papua Lukas Enembe berkirim surat kepada Presiden Jokowi maupun menteri.

Kemudian, persoalan pengangguran di Papua dan pembinaan kewirausahaan yang tidak berjalan, turut menjadi akar masalah masyarakat tanah Papua menjadi bergejolak.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved