Breaking News:

Kerusuhan di Papua

Koalisi Masyarakat Sipil Papua Buka Posko Pengaduan untuk Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM

Koalisi Masyarakat Sipil Papua di Jayapura hari ini, Senin (9/9/2019) resmi membuka posko pengaduan untuk korban kekerasan dan pelanggaran HAM.

Editor: Sigit Ariyanto
Banjir Ambarita/Tribunnews.com
Kerusuhan di Jayapura Papua 

Yuliana dari ELSHAM Papua juga menyoroti sikap aparat keamanan yang dinilai agresif melakukan penangkapan-penangkapan di sejumlah daerah di Papua terhadap mereka yang diduga sebagai provokator perusakan dan dituduh sebagai dalang dari peristiwa kekerasan di tanah Papua.

Gubernur Lukas Enembe Bingung 300 Mahasiswa Papua Pulang Kampung: Kenapa Pulang? Untuk Apa?

“Publik berhak untuk tahu terkait apa yang sebenarnya terjadi di Papua selama tiga minggu terakhir. Monopoli informasi yang dilakukan oleh pemerintah disertai dengan pembatasan akses bagi keluarga koban merupakan tindakan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak atas informasi," tegasnya.

"Belum lagi pelayanan sosial di Jayapura juga terganggu karenanya. Kami juga sangat kecewa atas pernyataan dari Menkopolhukam Wiranto yang mengatakan bahwa terserah pemerintah apakah mau mengumumkan jumlah korban jiwa atau tidak,” kata  Yuliana lagi.‎

Lebih lanjut, Sam Awom  kordinator KontraS Papua berpendapat tidak adanya transparansi dari pemerintah terkait jumlah korban luka maupun jiwa.

Baik dari peristiwa di Jayapura maupun di Deiyai dan beberapa kota lainnya di Papua menunjukkan bahwa pemerintah terkesan secara sengaja melakukan praktek-praktek diskriminasi terhadap korban dan keluarga korban di Papua. 

FBK Disebut Gerakkan Tokoh Aliansi Mahasiswa Papua dan Aktor Lapangan dalam Kerusuhan

"Terkesan pemerintah lebih peduli pada kerusakan meteril ketimbang keadilan bagi korban luka dan meninggal. Ini menjadi deret panjang impunitas bagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang serius, seperti perampasan hak hidup, di Tanah Papua,” kata Sam Awom.

Koalisi berharap dengan dibukanya posko pengaduan ini, masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengungkapan kebenaran dengan memberikan data dan informasi terkait anggota keluarga mereka yang menjadi korban kekerasan.

“Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa  betapapun sistematisnya upaya pemutusan akses informasi yang dilakukannya, publik selalu menpunyai cara untuk  mengungkapkan keadilan dengan caranya sendiri”, tambah Haryanto ketua HMI cabang Jayapura.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Koalisi Masyarakat Sipil Papua Buka Posko Pengaduan

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved