Kerusuhan di Papua

Pekan Ini, Polda Jatim Berencana Kirim Surat Penarikan Paspor Veronica Koman ke Ditjen Imigrasi

Polda Jatim berencana kirim surat penarikan paspor untuk tersangka Veronica Koman ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham.

Pekan Ini, Polda Jatim Berencana Kirim Surat Penarikan Paspor Veronica Koman ke Ditjen Imigrasi
twitter.com/papua_satu
Veronica Koman 

TRIBUNPAPUA.COM - Polda Jawa Timur berencana mengirim surat penarikan paspor untuk tersangka Veronica Koman kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada pekan ini.

Veronica sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat.

"Belum, minggu inilah (suratnya dikirim). Itu sifatnya koordinasi saja," ucap Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung ketika dihubungi Kompas.com, Senin (9/9/2019).

Polda Jatim Minta Proses Hukum Veronica Koman Tak Dikaitkan dengan Profesinya sebagai Aktivis

Barung mengatakan, langkah itu dilakukan untuk menangkap Veronica Koman. Pengacara dan aktivis HAM itu diduga polisi berada di luar negeri.

Menurut Barung, dibutuhkan koordinasi dari berbagai institusi untuk melakukan langkah penegakan hukum, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan Interpol yang bekerja sama dengan Mabes Polri.

Barung pun menegaskan bahwa penarikan paspor tersebut dilakukan oleh institusi terkait dan bukan polisi.

Polisi Dekati Keluarga Veronica Koman: Agar yang Bersangkutan Kembali ke Indonesia dan Serahkan Diri

"Instrumen itu bekerja semua karena yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana memeriksanya, nah instrumennya harus berjalan," ucap Barung.

"Tidak ada polisi mau melakukan pemblokiran, mencabut paspor, enggak ada itu," kata dia.

Polisi menjerat Veronica dengan sejumlah pasal dalam beberapa undang-undang.

Penetapan Veronica Koman sebagai Tersangka dan Tuduhan Terhadap Benny Wenda Dinilai Tak Tepat

Antara lain, terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pasal penghasutan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved