Kerusuhan di Papua

Ketua PWNU Papua Dr Toni Wanggay Minta Penegakan Hukum Lebih Serius Pasca-terjadi Kerusuhan

Ketua PWNU Provinsi Papua, Dr Toni Wanggay, meminta agar semua pelanggar aturan dan Undang-Undang wajib dihukum sesuai perbuatannya.

Ketua PWNU Papua Dr Toni Wanggay Minta Penegakan Hukum Lebih Serius Pasca-terjadi Kerusuhan
Istimewa
Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua, Dr. Toni Wanggay 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNPAPUA.COM, JAKARTA - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua, Dr Toni Wanggay, meminta agar semua pelanggar aturan dan Undang-Undang wajib dihukum sesuai perbuatannya.

Pernyataannya merujuk kepada banyaknya orang yang terlibat dalam unjuk rasa berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat, beberapa waktu lalu.

"Demo anarkis itu telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sehingga setiap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum, wajib dihukum sesuai dengan perbuatannya," ujar Toni, dalam keterangannya, Senin (9/9/2019).

Polisi Sita Anak Panah hingga Kapak saat Geledah Rusun Dua Aktor Intelektual Kerusuhan di Papua

Ia mengatakan selaku tokoh agama dan orang asli Papua, pihaknya berharap ada upaya penegakan hukum kepada aktor-aktor di balik kerusuhan tersebut. Para aktor itu, kata dia, diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. 

Toni juga mengimbau kepada semua masyarakat agar tetap tenang dan menahan diri serta tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita hoak yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa.

"Apabila ada informasi yang belum pasti akan kebenarannya agar disampaikan kepada aparat kepolisian, atau tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengecek akan kebenaran dari informasi tersebut sehingga tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama," ucapnya.

Polri Beberkan Peran Dua Aktor Intelektual FBK dan AG di Balik Kerusuhan Papua

Lebih lanjut, ia juga menyebut Pemprov Papua perlu mengingatkan kepada mahasiswa Papua yang tengah melakukan studi di luar Papua agar fokus belajar dan tak melakukan hal tak bermanfaat seperti demo jalanan beberapa waktu lalu.

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan ideologi bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga diharapkan mereka fokus belajar dan kembali ke Bumi Cendrawasih dengan tujuan membangun Papua.

"Pemerintah Provinsi Papua tidak boleh hanya memberikan beasiswa kepada mahasiswa Papua yang sedang studi di luar Papua saja. Tetapi juga harus memberikan wawasan kebangsaan, pendidikan beretika, agar para mahasiswa disana, tidak melakukan hal-hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan lingkungan sekitar," tandasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ketua PWNU Papua Minta Penegakan Hukum Lebih Serius Pasca Rusuh

Editor: Sigit Ariyanto
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved