Kasus Korupsi

Pejabat di Papua Kongkalikong dengan Anggota DPR agar Dana Alokasi Khusus (DAK) Ditambah

Mantan Plt Kepala Dinas PU Pegunungan Arfak Natan Pasomba meminta agar kabupatennya mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) tambahan dari APBN Perubahan

Pejabat di Papua Kongkalikong dengan Anggota DPR agar Dana Alokasi Khusus (DAK) Ditambah
(KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)
Sidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pegunungan Arfak Natan Pasomba di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/9/2019) 

TRIBUNPAPUA.COM, JAKARTA - Mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pegunungan Arfak Natan Pasomba meminta agar kabupatennya mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) tambahan dari APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017.

Demikian disampaikan mantan Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Rifa Surya saat bersaksi untuk terdakwa Natan.

"Iya pernah minta. Saya sampaikan ke Pak Natan, kalau aspirasi daerah (DAK tambahan dari APBN-P 2017) itu minta bantuan ke anggota DPR RI," kata Rifa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (9/9/2019).

Menurut Rifa, yang berwenang menentukan alokasi DAK tambahan pada APBN-P 2017, ada di pihak DPR RI.

Sebut Mahasiswa Papua dan Papua Barat Pulang akibat Kabar Burung, Wiranto: Itu Hoaks

Kemudian, Rifa bertanya ke teman lamanya, Suherlan, apakah ada anggota DPR yang juga bertugas di Badan Anggaran yang dapat diajak kongkalikong mengusahakan alokasi DAK tambahan untuk Pegunungan Arfak.

Suherlan saat itu merupakan tenaga ahli fraksi PAN di DPR.

"Waktu itu saya enggak tahu siapa yang bisa. Pak Suherlan saya tanya, punya enggak kenalan anggota DPR di Banggar yang bisa mengusahakan alokasi ini," kata Rifa.

 

Suherlan pun merekomendasikan Sukiman selaku anggota Komisi XI yang juga bertugas di Badan Anggaran di DPR.

Dugaan Penyebab Ratusan Mahasiswa Papua Pulang Kampung dari Tempat Belajar, Berawal dari Maklumat

"Ada ketemu, di kantor Pak Sukiman. Saya bilang, ada yang mau membutuhkan untuk DAK tambahan. Kalau ada alokasi dari DPR, mohon dipertimbangkan, karena kan kadang ada, kadang enggak, ini kan perubahan," kata dia.

Rifa juga menyampaikan ke Sukiman bahwa akan ada commitment fee dari pihak Natan atas pengurusan DAK tambahan tersebut.

Halaman
12
Editor: Sigit Ariyanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved