Kerusuhan di Papua

Ini 8 Tuntutan DPRD Papua dan Papua Barat saat Bertemu Menko Polhukam Wiranto

Sejumlah anggota DPRD Papua dan Papua Barat, Selasa (24/9/2019), menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Ini 8 Tuntutan DPRD Papua dan Papua Barat saat Bertemu Menko Polhukam Wiranto
(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)
Jajaran DPRD Papua dan Papua Barat bertemu Menko Polhukam Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Sejumlah anggota DPRD Papua dan Papua Barat, Selasa (24/9/2019), menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Jajaran DPRD itu menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan dari masyarakat Papua dan Papua Barat terkait situasi terkini.

Ada delapan tuntutan yang dibacakan. Pada intinya meminta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat.

"Intinya bahwa aspirasi ini kami sampaikan ke pemerintah. Kami sebagai representasi rakyat di tanah Papua, kami juga pengin situasi Papua itu aman, damai, supaya masyarakat terlayani dengan baik," kata Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.

5.000 Orang Mengungsi Pasca-Kerusuhan Wamena, Polda Papua Sebut Ketersediaan Makanan Cukup Memadai

Ferdinando mengatakan, komunikasi dengan pemerintah pusat dirasa perlu, supaya persoalan-persoalan di daerah bisa selesai.

Atas kunjungan DPRD Provinsi Papua dan Papua Barat itu, Wiranto mengucapkan terima kasih.

Ia berharap supaya aspirasi yang disampaikan jajaran anggota DPRD bisa difasilitasi dengan baik.

"Saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian untuk mewakili rakyat mendengar aspirasi. Mudah-mudahan aspirasi ini bisa kita selesaikan dan sebagian bisa kita bincangkan untuk bagaimana yang terbaik untuk negeri ini," ujar Wiranto.

Wiranto Ungkap Alasan Pemerintah Tak akan Bertemu secara Formal dengan Benny Wenda

Berikut delapan tuntutan dan aspirasi DPRD Papua dan Papua Barat:

1. Dialog antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh Papua, khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Halaman
12
Editor: mohamad yoenus
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved