Kabinet Kerja Jokowi-JK Dinilai Kurang Harmonis dalam Hal Kebijakan antar Kementerian

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan segera berakhir pada 20 Oktober 2019 saat presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dilantik.

Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat rapat terbatas terkait persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 Papua, di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, (26/8/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan segera berakhir pada 20 Oktober 2019 saat presiden terpilih dan wakil presiden terpilih dilantik.

Satu hal yang menjadi catatan pada kabinet kerja Jokowi-JK saat ini adalah kurang harmonisnya kebijakan antara kementerian dalam lima tahun terakhir.

Akibatnya kebijakan yang dikeluarkan setiap kementerian kerap bertentangan dan menghambat kinerja pemerintah.

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri acara Sidang Tahunan MPR tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri acara Sidang Tahunan MPR tahun 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2019). Sidang tersebut beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo. (Tribunnews/Jeprima)

 

Jokowi Didesak Segera Terbitkan Perppu KPK Pasca-Munculnya Korban Jiwa dari Unjuk Rasa

"Kurangnya harmonisasi kebijakan antar kementerian ini yang menghambat pertumbuhan sektor riil," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Muhammad Faisal saat dihubungi, Minggu (29/9).

Salah satunya adalah koordinasi dalam sektor perdagangan.

Faisal bilang saat ini Kementerian Perdagangan (Kemdag) perlu melakukan kolaborasi di hulu.

Koleborasi di hulu industri akan membantu menggenjot ekspor.

Pasalnya selama ini banyak permasalahan ekspor oleh industri di Indonesia bukan disebabkan oleh sektor hilir.

Sebut Jokowi Tak Punya Kesalahan, Gubernur NTT: Dia Bekerja Luar Bisa, Jangan Coba-coba Diturunkan

"Tapi (masalah) di hulunya yang banyak bersentuhan dengan kementerian lain," terang Faisal.

Koordinasi dalam sektor investasi juga menjadi perhatian Faisal.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved