Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK

Nilai Negara Terlalu Lamban Respons Tuntutan Mahasiswa, Pengamat: Presiden Memihak Siapa?

Aksi demo yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa terkait penolakan terhadap revisi UU KPK dan RKUHP kembali terjadi, Senin (30/9/2019).

Tribunnews/Jeprima
Massa aksi saat melakukan demonstrasi di kawasan DPR/MPR, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2019). Pada aksi menolak RKUHP yang berlangsung di jakarta tersebut berakhir ricuh. 

TRIBUNPAPUA.COM - Aksi demo yang dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa terkait penolakan terhadap revisi UU KPK dan RKUHP kembali terjadi, Senin (30/9/2019).

Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa dari elemen mahasiswa di Bandung juga berlangsung ricuh.

Sekitar pukul 17.10 WIB, massa gabungan dari elemen mahasiswa di Bandung terlibat gesekan dengan aparat keamanan yang berada di gedung DPRD Jabar.

Kericuhan pun terjadi setelah para demonstran merobohkan pagar gedung DPRD Jabar.

Pedagang Asongan hingga Penjual Nasi Goreng, Ini Kumpulan Pedagang Santuy di Aksi Demo Mahasiswa

Tak hanya Jakarta dan Bandung, aksi turun ke jalan juga kembali dilakukan oleh elemen mahasiswa di Jogja, Solo dan lainnya pada Senin (30/9/2019).

Menanggapi berlanjutnya aksi demo pelajar dan mahasiswa tersebut, pengamat sosial Drajat Tri Kartono menegaskan aksi demo kali ini merupakan aksi rakyat melawan negara.

"Ini kan yang jadi masalah sekarang adalah state lawan society. Kebetulan negara ini agak kompak antara eksekutif dan legislatif," kata Drajat kepada Kompas.com, Senin (30/9/2019).

Adapun di tingkat society, masyarakat yang biasanya terpecah berdasarkan kelas ekonomi, kepentingan politik dan daerah, saat ini banyak memiliki pandangan sama karena isu yang diangkat.

Kabinet Kerja Jokowi-JK Dinilai Kurang Harmonis dalam Hal Kebijakan antar Kementerian

"Nah, kalau yang saya lihat isu yang dibahas kan isu besarnya korupsi dan RKUHP. Dua ini kan isunya bukan isu kelas, tapi moralitas," ujarnya.

"Bagaiamana korupsi itu menjadi musuh bersama selama ini yang menurut masyarakat ini kaya dilindungi dengan berbagai undang-undang ini," lanjut dia.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved