Benarkah Jokowi Bisa Dilengserkan jika Terbitkan Perppu KPK? Ini Kata Pengamat

Surya Paloh menyebut, Jokowi bisa dilengserkan apabila menerbitkan Perppu KPK hsil revisi.

Benarkah Jokowi Bisa Dilengserkan jika Terbitkan Perppu KPK? Ini Kata Pengamat
(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019 - 2024 pada sidang paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2019) pagi. 

Aturan itu menyebut presiden dapat diberhentikan oleh MPR apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, atau perbuatan tercela.

"Dari lima alasan itu, tak ada soal perppu," kata Feri.

Feri juga mengingatkan bahwa Presiden sudah empat kali menerbitkan perppu sejak menjabat pada 2014.

Keempatnya ialah Perppu KPK, Perppu Kebiri, Perppu Akses Informasi Keuangan, dan Perppu Ormas.

Soal Perppu KPK, Seskab: Urusan Ini Hanya Presiden Jokowi yang Tahu, Tak Perlu Dimultitafsirkan

"Nah kalau Presiden bisa di-impeach karena mengeluarkan perppu, itu sudah empat kali Presiden mengeluarkan perppu, tidak ada yang impeach," ujar dia.

Feri menambahkan, Presiden tetap bisa menerbitkan perppu meski UU KPK saat ini tengah diuji materi di MK.

Sebab, tak ada aturan yang melarang hal itu. Feri justru curiga proses uji materi UU KPK di MK saat ini dipercepat agar bisa menjadi alasan para politisi untuk menolak perppu.

"Coba dicari informasi sama teman-teman yang menguji itu. Mereka menginformasikan bahwa mereka diminta panitia MK untuk memajukan sidang. Jadi seolah sidang MK itu dijadikan alasan bagi para politisi agar bisa mendesak presiden untuk tidak mengeluarkan perppu," ujar dia.

Diberitakan, UU KPK hasil revisi ramai-ramai ditolak karena disusun secara terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Isi UU KPK yang baru juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antikorupsi itu.

VIDEO Jokowi Enggan Jawab Pertanyaan soal Perppu KPK, Minta Wartawan Tanya soal Batik

Halaman
123
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved