Kabinet Jokowi

Jika Gerindra Dapat Jatah Menteri dari Jokowi, Nasdem: Akan Jadi Preseden Buruk bagi Perpolitikan

Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menanggapi isu Partai Gerindra yang akan mendapat jatah menteri di kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

Editor: Sigit Ariyanto
Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda
Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari saat ditemui di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019) malam 

TRIBUNPAPUA.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menanggapi isu Partai Gerindra yang akan mendapat jatah menteri di kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Taufik, jika benar Partai Gerindra mendapatkan posisi menteri akan menjadi preseden buruk bagi perpolitikan di Indonesia.

Sebab, pada Pilpres 2019 lalu, Partai Gerindra jelas-jelas lawan politik Presiden terpilih Jokowi.

Terlebih, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto merupakan rival Jokowi saat di Pilpres.

"Ketika yang berbeda pandangan terus mau mengesampingkan perbedaan pandangan yang prinsipil itu hanya untuk mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, nah tentu akan menjadi preseden buruk bagi perpolitikan kita," kata Taufik Basari saat ditemui di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019) malam.

Taufik pun mengatakan, partai Gerinda yang jelas-jelas bukan pengusung atau pendukung dari pasangan Jokowi-Maruf, maka menjadi oposisi menjadi pihak yang di luar pemerintahan jauh lebih baik.

Karena, akan tercipta check and balance apalagi pemerintah butuh pihak yang punya dan bisa mengawasi serta mengkritisi jalannya pemerintahan ke depan.

"Menurut kami menjadi oposisi itu juga merupakan sesuatu yang terhormat," ucap Taufik.

Jatah menteri

Pada 20 Oktober 2019, Jokowi akan dilantik sebagai presiden dan KH Ma'ruf Amin wakil presiden RI untuk periode 2019-2024.

Namun hingga kini siapa bakal calon menteri yang akan mendampingi Jokowi 5 tahun ke depan masih tetap misterius.

Jokowi beberapa waktu lalu mengatakan jatah kursi menteri untuk kabinet mendatang cuma 45 persen.

Terkait hal itu, pengamat politik M Qodari mengatakan jika mengacu pada pernyataan Jokowi tersebut maka jatah kursi menteri dari parpol di kabinet mendatang terbilang sedikit.

Dari 34 kursi menteri sebanyak 45 persen diantaranya jatah untuk parpol.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved