Revisi UU KPK

Ramai-ramai Minta Jokowi Batalkan Revisi UU KPK, 87 Ekonom Bikin Surat Terbuka

Sejumlah ekonom Indonesia menandatangani surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo

Ramai-ramai Minta Jokowi Batalkan Revisi UU KPK, 87 Ekonom Bikin Surat Terbuka
(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). 

TRIBUNPAPUA.COM, JAKARTA -  Sejumlah ekonom Indonesia menandatangani surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat tersebut meminta agar Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan revisi Undang-Undang (UU) KPK.

Dalam Surat Terbuka bertajuk  "Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian", terdapat 87 ekonom yang telah mendukung dan menandatangani rekomendasi tersebut.

Jumlah tersebut hasil update terakhir pukul 10.34 WIB dan masih terbuka untuk ditandatangani ekonom lainnya hingga pukul 23.59 WIB hari ini.

Melalui surat itu, para ekonom mengatakan RUU KPK lebih buruk daripada UU KPK 2002 karena RUU KPK melemahan fungsi penindakan KPK, dan membuat KPK tidak lagi independen.

Dampak pelemahan ini akan meningkatkan korupsi di Indonesia dan menurunkan kredibilitas KPK dalam melaksanakan program-program pencegahan sehingga mengancam efektivitas program pencegahan korupsi. 

Koreksi UU KPK Hasil Revisi karena Ada Kesalahan Typo Harus Melalui Rapat Paripurna Ulang

“Kami para ekonom, sebagai akademisi, berkewajiban memaparkan dan memisahkan mitos dari fakta terkait dampak pelemahan penindakan korupsi terhadap perekonomian (naskah akademik terlampir). Sebagai ekonom, kami memfokuskan rekomendasi kami untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat,” seperti tertulis dalam surat.

Para ekonom tersebut juga telah melakukan telaah literatur terhadap dampak buruk korupsi.

Hasilnya, pertama, korupsi menghambat investasi dan mengganggu kemudahan berinvestasi. Kedua, korupsi memperburuk ketimpangan pendapatan.

Ketiga, korupsi melemahkan pemerintahan dalam wujud pelemahan kapasitas fiskal dan kapasitas legal. 

KPK Pastikan Bakal Tetap Tangkap Para Koruptor Meski UU Versi Revisi Mulai Berlaku Hari Ini

Halaman
123
Editor: Sigit Ariyanto
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved