Pelantikan Jokowi dan Maruf Amin
NU dan Muhammadiyah Tanggapi Ritual Dukun Jelang Pelantikan Jokowi-Maruf: Punya Ritual Masing-masing
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah mengomentari terkait adanya ritual jelang pelantikan presiden.
lihat foto
Ia pun mengatakan akan menghormati keyakinan orang lain.
"Menghormati mereka yang punya keyakinan. Mungkin tidak sama dengan NU, mungkin tidak sama dengan Muhammadiyah. Tapi itu keyakinan mereka," kaya Marsudi.
Sedangkan turut hadir dalam program tersebut, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
Abdul menuturkan adanya ritual itu karena beragamnya keyakinan yang dianut bangsa Indonesia.
"Ya itu pilihan warga negara Indonesia ya, kalau ada klenik kita adanya klinik."
"Tapi kalau ada klenik ya itu bagian dari keyakinan bangsa Indonesia yang sangat beragam agamanya, dan itu sesuatu dalam konteks negara yang pancasila legal, ujar Abdul.
"Sepanjang tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan masih mendukung agar pelantikan lancar, silakan masyarakat Indonesia dengan ciri-cirinya," pungkasnya.
• Panglima TNI Minta Para Prajurit Olah Informasi Intelejen dengan Cermat Jelang Pelantikan Presiden
Lihat videonya menit ke 033:
Sebelumnya, beredar sebuah video yang menunjukkan seorang pria mengaku bernama Ki Sabdo sedang melakukan ritual.
Ki Sabdo mengaku sedang melakukan geladi bersih untuk mengamankan pelantikan Jokowi-KH Ma'ruf pada lusa, 20 Oktober.
"Apa yang saya lihat memang harus ada pengawalan secara spiritual. Ini yang saya taruh di sini ini komplit sudah, mulai Nyai Roro Kidul, Nyi Blorong, jin kayangan dan yang lain-lain. Jadi mantap sudah," kata Ki Sabdo dalam video tersebut.
"Pak Jokowi pasti dilantik, enggak ada halangan. Nanti yang menghalangi ya itu urusannya Ratu Selatan, urusan saya, saya yang beresin," lanjutnya.
Sekjen MPR Maruf Cahyono membantah istiana ikut terlibat atas ritual yang dilakukan Ki Sabdo itu, dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (18/10/2019).
"Yang jelas yang kita persiapkan adalah hal-hal yang memang satu secara teknis mendukung persidangan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/10/2019).
"Dari Sekjen tidak ada yang seperti itu, apalagi dalam perencanaan," imbuhnya.
