Kontras: Selama Lima Tahun, Ada 549 Pelanggaran Kebebasan Beragama di Pemerintahan Jokowi-JK

Kontras mencatat, terdapat 549 peristiwa pelanggaran atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah selama 5 tahun pemerintahan Jokowi 2014-2019.

Kontras: Selama Lima Tahun, Ada 549 Pelanggaran Kebebasan Beragama di Pemerintahan Jokowi-JK
(CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)
(Kiri-kanan) Fatia Maulidiyanti (Desk International KontraS), Rivanlee Anandar (Tim Riset KonstraS), dan Yetty (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia) di gedung KontraS, Jakarta, Jumat (7/12/2018). 

TRIBUNPAPUA.COM - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, terdapat 549 peristiwa pelanggaran atas kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah selama lima tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019.

Kepala Riset Penelitian Kontras Rivanlee Anandar mengatakan, tingginya angka tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintahan periode kedua Jokowi bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin.

Aktivis HAM Soroti Pelantikan Jokowi: Dulu Diarak Ribuan Orang, Kini Dikelilingi oleh Pengamanan

"Catatan Kontras selama lima tahun (2014-2019), terdapat 549 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah," kata Rivanlee di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

"Ini pekerjaan rumah untuk memperbaiki kondisi tersebut."

Kontras mencatat lebih spesifik, pelanggaran kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah ini berbentuk, persekusi, penganiayaan, kekerasan atau intimidasi oleh kelompok mayoritas tertentu terhadap kelompok agama minoritas tertentu.

KontraS: Cara Presiden Jokowi Respons Kasus Munir Bisa Jadi Masalah

Fakta mengejutkan tampak pada catatan Kontras selanjutnya.

Pelanggaran-pelanggaran itu disebut banyak pula yang dilakukan oleh masyarakat sipil, yakni sebanyak 163 kasus.

"Ini cukup berbahaya karena sipil bergerak jadi pelaku."

"Mereka bergerak tanpa membawa bendera organisasi dan melakukan tindak pelanggaran terhadap kelompok minoritas seperti intimidasi, penyerangan, penghalangan, dan beribadah," kata dia.

Singgung Kasus Kemanusiaan di Nduga Papua, KontraS: Apa yang yang Dilakukan Jakarta?

Aktor terbanyak setelahnya yang melakukan pelanggaran adalah pemerintah, organisasi masyarakat (ormas), dan polisi.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved