Kabinet Jokowi

Soal Formasi Kabinet Indonesia Maju, Mereka yang Kecewa dan Permintaan Maaf dari Jokowi

Presiden Jokowi membagi 34 menteri tersebut dari dua kalangan, yaitu kalangan profesional dan kalangan partai politik.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Ma'ruf Amin berfoto bersama usai mengenalkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju di tangga beranda Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. 

Partai Hanura menyatakan, kecewa dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju.

Sebab, sebagai partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, sudah sewajarnya mendapatkan jatah kursi menteri.

7 Menteri Jokowi yang Undang Kontroversi, Ada yang Dianggap Bukan Ahli di Bidangnya, Siapa Saja?

"Wajar kalau dari beberapa daerah, beberapa kader kami ada kemarahan, ada kekecewaan bahwa tidak ada semacam penilaian yang khusus untuk Partai Hanura," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak dalam sebuah diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (26/10/2019).

Bona mengatakan, partainya cukup masif dalam mengampanyekan pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

Bahkan, sampai kehilangan kursi di DPR RI.

"Bahkan salah satu mungkin, Direktur TKN (Tim Kampanye Nasional) nya pun dari Hanura dan tetapi dalam perjalanannya kami memang kami bahkan harus berkorban sehingga tidak ada kursi lagi di Parlemen," ujar dia.

Susi Pudjiastuti Teteskan Air Mata saat Serah Terima Jabatan: KKP Ini Passion Saya 5 Tahun Terakhir

Pengurus Besar Nadlatul Ulama

Pengurus Besar Nadlatul Ulama atau PBNU kecewa dengan penyusunan Kabinet Indonesia Maju.

Berbeda dari Hanura, ia menyayangkan Jokowi memilih Jenderal (purn) Fachrul Razi sebagai menteri agama.

Beberapa kiai di daerah kecewa dengan keputusan Jokowi.

"Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes," kata Ketua PBNU KH Robikin Emhas dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10/2019).

Robikin mengatakan, para kiai memahami Kemenag memiliki tugas penting dalam menangkal radikalisme.

Kritik Penunjukkan 12 Wakil Menteri, PAN: Ini Bertentangan dengan Gagasan Reformasi Birokrasi

Namun, pemilihan Fachrul dinilai tak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran NKRI.

Dampak radikalisme, kata Robikin, sangat berbahaya maka NU juga akan terus mengantisipasi dan mengingatkan.

"Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme, di samping darurat narkoba dan LGBT," ujar Robikin.

PP Muhammadiyah

Halaman
123
Sumber: Kompas.com
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved