Pemekaran Papua

Soal Pemekaran Provinsi di Papua, Mendagri: Utamanya untuk Pecepatan Pembangunan

Berikut hasil wawancara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait wacana pemekaran provinsi di Papua.

Soal Pemekaran Provinsi di Papua, Mendagri: Utamanya untuk Pecepatan Pembangunan
(KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian saat pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala badan setingkat menteri. 

TRIBUNPAPUA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menindaklanjuti aspirasi untuk dilakukan pemekaran provinsi di Papua.

Lantas bagaimana, proses pemekaran tersebut mengingat saat ini masih terdapat kebijakan moratorium pemekaran provinsi?

Berikut hasil wawancara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2019):

Terkait pemekaran provinsi di Tanah Papua, bagaimana prosesnya?

Pemekaran wilayah itu cukup banyak, ada 183 (daerah) yang meminta pemekaran wilayah.

Sehingga anggaran kita kan terbatas maka dilakukan moratorium.

Namun, waktu kunjungan ke Papua, kami melihat aspirasi masyarakat di situ dan juga untuk mempercepat pembangunan di sana, sekaligus menjaga situasi keamanan di situ.

Kekhawatiran Ketua DPR Papua soal Rencana Pemerintah untuk Pemekaran Tanah Papua

Di antaranya yang didiskusikan, aspirasi dari Papua Selatan, Papua Tengah, ada Papua Pegunungan Tengah.

Di Papua itu ada tujuh suku besar di sana. Nah, yang sudah bulat itu artinya di Papua Selatan sendiri meminta dan di Pak Gubernur juga menyetujui dalam pembicaraan kemarin.

Papua Selatan meliputi Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel.

Halaman
1234
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved