Janji Jokowi Pertimbangkan Perppu UU KPK Dinilai Pakar Hukum Berhubungan dengan Pelantikan Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai hanya ingin meredam kemarahan publik saat menyatakan akan mengeluarkan perppu UU KPK.

instagram/kyai_marufamin
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

TRIBUNPAPUA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai hanya ingin meredam kemarahan publik saat menyatakan akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atas UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, ketika itu Jokowi mesti meredam kemarahan publik karena hendak dilantik untuk periode kedua pemerintahannya.

Pakar Hukum Kritik Jokowi yang Tolak Terbitkan Perppu UU KPK: Memperjelas Posisinya, Merusak KPK

"Untuk meredam kemarahan itu Jokowi memerlukan sikap yang bisa meredam kemarahan publik itu sebelum proses pelantikannya," kata Feri kepada Kompas.com, Jumat (1/11/2019).

Namun belakangan, Jokowi memastikan tidak akan mengeluarkan Perppu KPK.

Menurut Feri, Jokowi akhirnya mengeluarkan pernyataan tersebut setelah ia resmi dilantik kembali sebagai Presiden dan tekanan publik kepadanya mereda.

"Apalagi demonstrasi terakhir juga jumlahnya tidak sebanyak awalnya. Nah mungkin Jokowi melihat ini sudah saatnya (menyatakan tidak menerbitkan Perppu)," ujar Feri.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan, mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK.

Hal itu disampaikan Jokowi menyusul terjadinya gelombang unjuk rasa besar-besaran di sejumlah kota untuk menolak UU KPK.

Sempat Bungkam soal Perppu UU KPK, Jokowi Pastikan Tak Terbitkan Perppu dan Kini Cari Dewan Pengawas

Namun, belakangan rencana penerbitan Perppu itu mendapat penolakan dari parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Selanjutnya, setiap kali ditanya soal perkembangan Perppu, Jokowi selalu bungkam.

Halaman
123
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved