Pakar Hukum Kritik Jokowi yang Tolak Terbitkan Perppu KPK: Memperjelas Posisinya, Merusak KPK

(Jokowi) dinilai telah menunjukkan sikap yang jelas setelah menyatakan tidak akan menerbitkan Perppu UU KPK.

Pakar Hukum Kritik Jokowi yang Tolak Terbitkan Perppu KPK: Memperjelas Posisinya, Merusak KPK
Tribunnews/Jeprima
Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Sidang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Masa Jabatan 2019-2024 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2019). Sidang Paripurna MPR dengan Agenda Tunggal Pengucapan Sumpah dan Pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia dan Ma'ruf Amim sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2019-2024. 

TRIBUNPAPUA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah menunjukkan sikap yang jelas setelah menyatakan tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terhadap UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menyatakan, Jokowi menunjukkan sikap bahwa ia telah berada dalam barisan partai-partai politik yang ingin melemahkan KPK.

"Saya pikir jokowi memperjelas posisinya di mata publik, Jokowi telah memilih berada bersama partai-partai politik untuk merusak KPK," kata Feri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2019).

Sempat Bungkam soal Perppu UU KPK, Jokowi Pastikan Tak Terbitkan Perppu dan Kini Cari Dewan Pengawas

Feri menuturkan, Jokowi juga dinilai mempunyai kepentingan dalam revisi UU KPK.

Salah satunya adalah dengan proses pemilihan Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk langsung khusus pada periode ini.

Menurut Feri, hal itu akan dimanfaatkan Jokowi untuk bisa mempengaruhi proses dan kinerja KPK.

"Revisi undang-undang KPK ini jelas berisi pasal-pasal yang menguntungkan Jokowi dan bagi saya di sana memang Jokowi akan sangat dominan dalam menentukan KPK di masa depan," ujar Feri.

Oleh karena itu, Feri mengajak publik yang peduli pasa upaya pemberantasan korupsi untuk menunjukkan sikap kritis dan tegas kepada Jokowi.

"Teman-teman dalam upaya pemberantasan korupsi harus betul-betul kritis dan kemudian tegas terhadap Jokowi. Jadi di sini lah simpang perpisahan ya antara publik banyak dengan Jokowi itu," tutup Feri.

Perppu UU KPK Tak Akan Diterbitkan, Ini Alasan Jokowi yang Singgung soal Sopan Santun Tata Negara

Diberitakan, Presiden Joko Widodo memastikan, tidak akan menerbitkan perppu untuk mencabut Undang-Undang KPK.

Halaman
123
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved