Pemekaran Papua

Soal Pemekaran Wilayah Papua Selatan, Dugaan Hanya Munculkan Masalah Baru hingga Aspirasi Siapa?

Pemekaran wilayah di Papua yang dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri disebut hanya akan memperpanjang konflik yang terjadi di Papua.

Soal Pemekaran Wilayah Papua Selatan, Dugaan Hanya Munculkan Masalah Baru hingga Aspirasi Siapa?
(Dokumentasi Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)
Kawasan Menara Salib, Wamena, Jayawijaya, Papua. 

TRIBUNPAPUA.COM - Pemekaran wilayah di Papua yang dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri disebut hanya akan memperpanjang konflik yang terjadi di Papua.

Tokoh pemuda Papua, George Saa, mengatakan pemekaran wilayah Papua Selatan yang diwacanakan Mendagri Tito Karnavian hanya akan memperpanjang konflik yang tengah terjadi di Papua.

Berikut Besar UMP Papua Barat Tahun 2020, Selisih Berapa dengan Provinsi Papua?

George merujuk pada sejumlah konflik yang terjadi di Papua, di antaranya konflik bersenjata di Nduga hingga aksi-aksi menentang rasialisme yang terjadi di Papua dan Papua Barat, yang menurut data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, menelan korban setidaknya 37 jiwa.

Jika pemekaran terjadi, George mengkhawatirkan konflik ekonomi yang akan terjadi karena ia sangsi masyarakat asli Papua akan menikmati manfaat langsung dari pemekaran itu.

"(Jika) pemekaran wilayah masuk, pembangunan masuk, ini akan mengundang siapapun dengan segala bentuk kapital yang ada masuk (ke Papua) dan ujung-ujungnya orang Papua dengan tanah wilayahnya menjadi objek pembangunan," ujar George.

George, yang kini bermukim di Jayapura, mengatakan ketidakpuasan masyarakat bisa memicu protes-protes yang bisa berujung pada kekerasan.

Sementara itu, Diego Romario de Fretes, dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Cenderawasih mengatakan sejumlah masyarakat Papua khawatir pemekaran wilayah akan berujung pada konflik dengan pihak militer, sebagaimana terjadi di Nduga.

Ia mengatakan pendirian sebuah wilayah baru akan diikuti dengan pembangunan markas-markas militer juga kantor-kantor kepolisian dan itu meresahkan masyarakat, yang disebut Diego trauma dengan pelanggaran HAM.

"Menurut masyarakat yang saya temui, mereka takut, mereka ada di bayang-bayang militer," ujarnya.

Sebut Tak akan Blokir Internet di Papua saat Ulang Tahun OPM, Menkominfo: Hak Sipil Itu Dijaga

Sebelumnya, Tito merencanakan pembentukan provinsi Papua Selatan yang terdiri dari Kabupaten Asmat, Mappi, Boven Digul, dan Merauke. Kabupaten Merauke sendiri rencananya akan dipecah menjadi Kota Merauke dan Kabupaten Merauke.

Halaman
1234
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved