Periode Kedua Jokowi Disorot Media Asing, Disebut Tak Bisa Diandalkan Bela Hak Dasar Warganya

Media asal Inggris, The Guardian, menulis editorial atau pandangannya soal periode kedua Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Periode Kedua Jokowi Disorot Media Asing, Disebut Tak Bisa Diandalkan Bela Hak Dasar Warganya
instagram/jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

"Tekanan untuk reformasi dan oposisi yang sebenar-benarnya hanya bisa datang dari luar parlemen. Masyarakat sipil Indonesia butuh semua pertolongan yang ada."

Jokowi Diminta Punya Independensi dalam Tegakkan HAM di Periode Kedua

Sementara itu, Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma meminta agar Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memiliki independensi, dan sikap yang tidak diintervensi kelompok partai politik, untuk selesaikan masalah pelanggaran HAM pada periode kedua pemerintahannya.

"Jokowi harus punya independensi dan sikap tidak diintervensi oleh kelompok-kelompok partai politik dan institusi negara dalam proses kemajuan dan penegakan HAM. Dia punya otoritas itu maka harus diselesaikan," kata Feri di Kantor KontraS, Senin (21/10/2019).

Kendati demikian, setelah melihat lima tahun ke belakang, atau pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pihaknya ragu Jokowi akan menyelesaikan persoalan HAM.

Apalagi, dalam pidato kenegaraan pasca-dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin, Jokowi sama sekali tak menyinggung soal HAM.

Pada tahun 2014, atau ketika mencalonkan diri sebagai Presiden, Jokowi dianggap sebagai harapan baru dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Namun, hal tersebut hanya sebatas harapan bagi para korban dan keluarga korban.

"Tapi sekurang-kurang optimistis itu, presiden tetap presiden sebagai kepala negara. Itu tantangan kita untuk mendorong persoalan ini diselesaikan," kata dia.

Feri mengatakan, Jokowi harus menyelesaikan soal pelanggaran HAM berat masa lalu, menghapus hukuman mati, menyelesaikan soal kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah.

KontraS juga meminta Jokowi menyelesaikan masalah penyiksaan yang masih terjadi, utamanya dalam proses penegakkan hukum.

"Kami harap kabinet kedua Jokowi benar-benar mendengar yang disampaikan masyarakat sipil, seperti di pidato kemarin, kita tidak bisa berdiri di titik yang sama terus sehingga harus ada pembaruan dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan reformasi militer," ucap dia.

(The Guardian/Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "The Guardian soal Jokowi di Periode Kedua: Tak Bisa Diandalkan", dan  "Periode Kedua, Jokowi Diminta Punya Independensi dalam Tegakkan HAM"

Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved