Pemekaran Papua

Nilai Pemekaran Papua Bukan Aspirasi Rakyat, MRP: Kami Tak akan Merekomendasikan Pemekaran

Majelis Rakyat Papua (MRP) memastikan tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi terkait rencana pemekaran di Tanah Papua.

Nilai Pemekaran Papua Bukan Aspirasi Rakyat, MRP: Kami Tak akan Merekomendasikan Pemekaran
KOMPAS.com/DHIAS SUWANDI
Ketua MRP Timotius Murib 

TRIBUNPAPUA.COM - Usulan pemekaran provinsi di Papua terus berkembang dan disebut akan ada dua Daerah Otonomi Baru (DOB), yaitu Papua Tengah dan Papua Selatan.

Namun, Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai aspirasi pemekaran bukan berasal dari masyarakat.

 Jokowi: Pemekaran Papua Itu Aspirasi dari Bawah, Bukan Saya yang Memerintahkan

"Tapi kalau mau, pemerintah pusat dorong pemekaran, karena itu hasil kajian dari Intelejen," ujar Ketua MRP Timotius Murib, di Jayapura, Papua, Selasa (5/11/2019).

Ia memandang, pemekaran hanya upaya dari beberapa elit politik yang ingin mendapat kekuasaan dengan cara yang singkat, dan memanfaatkan situasi keamanan Papua beberapa waktu terakhir.

Menurut dia, sesuai aturan pemekaran di Tanah Papua harus memiliki rekomendasi dari MRP dan ia tidak akan mengeluarkannya.

"Merujuk pada pasal 67 UU 21 Tahun 2001 untuk pembentukan provinsi di tanah Papua itu harus mendapatkan rekomendasi atau pertimbangan dari MRP. MRP tentu tidak akan memberikan rekomendasi tentang pemekaran itu," tuturnya.

 Pastikan Papua Selatan Siap Jadi Provinsi Baru, Mendagri: Sudah Oke

Justru Murib menilai, beberapa kabupaten baru di Papua, yang hingga kini pembangunannya masih sangat minim, perlu ditinjau kembali.

Bahkan, ia membuka peluang untuk mendegradasi status kabupaten tertentu dan menggabungkannya kembali dengan kabupaten induk sebelumnya.

"Sebenarnya MRP bicara hari ini penggabungan Puncak Jaya kembali ke Paniai, atau Nduga kembali ke Wamena (Jayawijaya)."

"Keliru kalau sekarang ini pejabat-pejabat setelah dua periode karena tidak ada jabatan lagi (lalu) bicara pemekaran," kata Murib.

Halaman
1234
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved