Pemekaran Papua

Tanggapi Rencana Pemekaran, Sekda Papua: Harus Sesuai UU Otsus

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pun ikut menanggapi rencana pemekaran dua provinsi di Papua.

Tanggapi Rencana Pemekaran, Sekda Papua: Harus Sesuai UU Otsus
Papua.go.id
Sekda Papua Hery Dosinaen di Jayapura 

TRIBUNPAPUA.COM - Rencana pemekaran dua provinsi di Papua terus menimbulkan berbagai tanggapan dari beragam pihak.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua pun ikut menanggapi rencana tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua TEA Hery Dosinaen menilai, usulan tersebut sah-sah saja, asal dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Nilai Pemekaran Papua Bukan Aspirasi Rakyat, MRP: Kami Tak akan Merekomendasikan Pemekaran

"Pemekaran harus sesuai dengan ketentuan. Tapi kalau ada kebijakan pemerintah pusat, amanat Undang-Undang Otsus sudah jelas," ujar Hery di Jayapura, Kamis (7/11/2019).

Ia menyebut, dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Otsus Papua), disebutkan bahwa pemekaran Provinsi Papua dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua.

Pemekaran juga harus memperhatikan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya.

Kemudian, memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi, serta perkembangan di masa datang.

Papua Segera Dimekarkan, Wagub Jabar: Kami Orang Jawa Barat Merasa Cemburu

Untuk itu, ia menekankan perlunya semua pihak untuk mentaati aturan tersebut.

"Pastinya lewat semua stakeholder baik gubernur, MRP dan DPR Papua memberikan rekomendasi terkait pemekaran yang telah disuarakan tokoh Papua," tutur Hery.

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai aspirasi pemekaran bukan berasal dari masyarakat.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved