Kepastian Ahok Masuk Jajaran Pimpinan BUMN akan Diumukan Awal Desember, Ini Kata Erick Thohir

TRIBUNPAPUA.COM - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, kepastian posisi mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) di pucuk pimpinan BUMN akan terjawab awal Desember.

"Awal Desember," kata Erick menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

• Erick Thohir Minta Rencana Ahok Gabung di BUMN Tak Dipermasalahkan: Pak Sandi Saja Bilang Positif

Saat ditanya BUMN sektor apa yang akan dipimpin Ahok, Erick kembali enggan menjawab.

Ia pun mengatakan BUMN butuh dipimpin figur-figur yang profesional.

Ia pun meminta publik tak hanya fokus ke BUMN yang akan dipimpin Ahok karena akan ada figur-figur profesional lain yang juga akan memimpin BUMN.

"Begini, BUMN itu kan 142 BUMN. Tidak mungkin kalau kita tidak ramai-ramai membuat figur-figur yang positif untuk membantu. Kita jangan hanya fokus ke Pak Ahok, nanti ada dua wamen, komisaris utama yang lain juga kami kenallkan," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan sinyal akan menempatkan Ahok sebagai pimpinan di salah satu BUMN.

Selain dinilai memiliki rekam jejak yang baik, menurut Erick, Ahok merupakan sosok pendobrak yang dibutuhkan perusahaan pelat merah.

• PDIP Sebut Belum Ada Hambatan Ahok untuk Duduki Kursi Bos di BUMN: Kenapa? BUMN Tak Sembarangan

Namun, saat ditanya terkait posisi persis Ahok di BUMN, Erick meminta wartawan dan publik bersabar.

Kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember mendatang.

Posisi Ahok menjadi salah satu pemimpin di BUMN tersebut juga dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Tanggapan Tokoh Ahok Masuk BUMN

Sejumlah tokoh turut memberikan tanggapannya dari Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Sandiaga Uno.

1. Minta Mundur dari PDIP

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman meminta Ahok untuk mundur, dikutip TribunPapua.com dari Tribunnews.com, Rabu (13/11/2019).

Diketahui Ahok bergabung dengan partai PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut sejak awal tahun 2019.

Dan kini, Ahok yang digadang akan menempati kursi BUMN diminta Fadjroel untuk mengundurkan diri dari PDIP.

Diungkapkan Fadjroel, alasan Ahok harus mundur berkaitan dengan pakta integritas.

Bahwa untuk mengisi jabatan BUMN tak siperbolehkan ikut dalam partai politik.

"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

• Zulkifli Hasan Soroti Status Mantan Napi Ahok yang akan Masuk BUMN: Kalau Gitu MPR Jangan Diributin

Sedangkan menurut Fadjroel, perihal Ahok pernah memiliki kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.

Menurutnya, yang penting bersih dari korupsi.

Diingatkannya, bahwa ada aturan yang telah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mereka yang akan menjabat di BUMN.

"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.

Untuk jabatan pasti Ahok, Fadjroel meminta untuk menanyakan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," tuturnya.

2. Sandiaga Uno Ikut Komentar

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan tanggapannya perihal kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengisi kursi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dikutip TribunPapua.com dari Kompas.com, Kamis (14/11/2019), Sandiaga menilai Ahok memiliki latar belakang pendidikan yang dirasa cocok untul mengisi posisi BUMN.

"Mungkin Pak Ahok memiliki kekuatan di bidang pertambangan, karena beliau sarjana pertambangan, yang dicari tentu kecocokannya kepada right man at the right place," ucap Sandi, kepada wartawan seusai mengisi acara di Hotel Grand Dafam Rohan Yogyakarta, Bantul, Kamis (14/11/2019).

Namun ia kembali meminta agar mendengarkan alasan Erick Thohir memberikan kursi pimpinan BUMN kepada Ahok.

Sehingga ia meminta agar masyarakat tak berspekulasi.

"Tunggu dulu apa yang menjadi pertimbangan Pak Erick (memilih Ahok) disampaikan kepada publik," kata Sandi.

Sandiaga juga meminta agar apapun keputusan harus ikut mendukung.

"Dan setelah terpilih, kita sudah wajib (mendukung) karena BUMN milik rakyat, milik bangsa dan negara. Jadi patut didukung untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan Pasal 33 UUD 45," ucapnya.

3. Zulkifli Hasan Soroti Status Mantan Napi Ahok

Dikutip dari WartaKotaLive.com, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan menyoroti status mantan narapidana Ahok.

Diketahui Ahok merupakan mantan narapidana kasus penodaan agama.

Ahok telah divonis dua tahun penjara dan bebas pada 24 Januari 2019.

Zulkifli meminta agar hal yang sama diterapkan untuk calon kepala daerah.

"Kalau gitu di MPR jangan diributin dong yang mau nyalon bupati, ya gitu, makasih,"kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Zulkifli Hasan enggan menjawab lagi terkait layak tidaknya Ahok masuk dalam perusahaan BUMN.

Sebaiknya, kata Zulkifli Hasan, hal tersebut ditanyakan kepada Ahok sendiri.

"Tanya beliaunya saja lah kalau itu ya, makasih," ucapnya.

• Benarkan Ahok Bakal Dapat Jabatan di BUMN, Jokowi: Kita Tahu Kinerjanya

4. Tanggapan Airlangga

Menteri Koordinator (Menko) Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tak mempermasalahkan jika Ahok masuk dalam perusahaan BUMN.

"Kalau BUMN kan sekarang beberapa bisa diisi oleh profesional. Tidak ada masalah," ujarnya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda Tahun 2019 di Sentul, Rabu (13/11/2019).

Menurutnya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan BUMN memiliki jajaran dewan direksi yang berasal dari kalangan profesional.

"Nah kalau sekarang kan ada beberapa profesional duduk didalam BUMN. Kita bicara misalnya Telkom, jadi itu bukan suatu hal yang baru," kata Airlangga.

• Andre Rosiade Minta Ahok Ubah Gaya Komunikasinya jika Masuk ke BUMN: Kedepankan Empati Bukan Emosi

5. Jokowi Ungkap Masih Seleksi

Jokowi menuturkan Ahok saat ini masih menjalani proses seleksi menjadi pimpinan di BUMN, dikutip dari Kompas.com.

"Kita tahu kinerjanya Pak Ahok. Jadi, ini masih dalam proses seleksi," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Mengenai apakah dirinya yang merekomendasikan, Jokowi tak menjawabnya.

Jokowi hanya mengulangi pernyataannya kembali bahwa Basuki tetap harus mengikuti seleksi.

"Ini kan masih proses seleksi," ujar Jokowi.

6. Minta Ahok Jaga Perilaku

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan meminta Ahok jika terpilih menjadi pimpinan BUMN lebih menjaga perilaku.

• Alasan Politisi PDIP Sebut Ahok Lebih Pas di Direksi PLN Ketimbang Pertamina: Butuh Sosok Berani

"Tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

"Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarief Hasan.

Sedangkan soal jika ada ketentuan pilkada dilarang dari mantan napi, ia berharap pemerintah lebih selektif.

"Saya pikir, kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh (maju Pilkada), dan itu kan sudah pernah dilakukan, jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," ujar Syarief.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau dari mana pun," kata dia.

(Kompas.com/ Rakhmat Nur Hakim/ TribunPapua.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember"