PDIP Sebut Belum Ada Hambatan Ahok untuk Duduki Kursi Bos di BUMN: Kenapa? BUMN Tak Sembarangan

TRIBUNPAPUA.COM - Ketua DPP PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, tidak ada aturan yang menghambat langkah politikus PDI-P, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok untuk menjadi pimpinan badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Eriko, Menteri BUMN Erick Thohir pasti memahami bahwa bukan orang sembarangan yang bisa masuk ke lembaga tersebut.

• 6 Tanggapan Tokoh jika Ahok Jadi Bos BUMN, Soroti Status Mantan Napi hingga Minta Jaga Perilaku

Hal ini disampaikan Eriko, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan agar pemilihan pimpinan BUMN mempertimbangkan faktor integritas dan perilaku.

"Kalau saya lihatnya sampai saat ini belum ada hal-hal yang bisa menghambat ini (Ahok jadi pimpinan BUMN). Karena kenapa? Karena tentu Kementerian BUMN tidak sembarangan memberikan kesempatan itu, kalau tidak mempelajari aturan-aturan yang berlaku," kata Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Terkait status mantan narapidana yang melekat pada mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Eriko mengatakan, Ahok bukan mantan narapidana korupsi.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah pasti memiliki pertimbangan lain untuk memilih Ahok.

"Kalau boleh saya ingatkan bahwa Pak Ahok itu bukan napi berkaitan dengan korupsi atau keuangan, beliau kan berkaitan dengan persoalan masa lalu, agama ya, SARA begitu.

Nah ini tentunya ada penjelasan lebih lanjut dari sektor hukumnya," ujar dia.

Eriko menilai, Ahok yang memiliki integritas sehingga wajar diberikan kesempatan untuk memberikan kontribusi di pemerintahan, khususnya BUMN.

"Tapi kami meyakini, seseorang yang memang baik, punya integritas tentu akan mendapatkan juga haknya, tentu akan dapatkan juga dia sudah dapatkan yang terbaik. Ini wajar diberi kesempatan," ucap dia.

• Zulkifli Hasan Soroti Status Mantan Napi Ahok yang akan Masuk BUMN: Kalau Gitu MPR Jangan Diributin

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menyarankan agar penunjukan pimpinan BUMN dilakukan dengan melihat aspek integritas dan perilaku seseorang.

"Tentunya banyak kriteria yang harus diperhatikan, salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan," ujar Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Syarief menyinggung soal ketentuan mantan narapidana dilarang maju dalam Pilkada 2020.

Untuk itu, ia berharap pemerintah lebih selektif dalam memilih pimpinan BUMN yaitu berdasarkan integritas, bukan berdasarkan partai pendukung.

"Saya pikir, kalau saja sekarang ini pilkada sudah ada pandangan dari KPU bahwa eks narapidana tak boleh (maju Pilkada), dan itu kan sudah pernah dilakukan, jadi saya memberikan contoh bahwa pejabat-pejabat negara itu betul-betul harus selektif," ujar Syarief.

Alasan Erick Thohir

Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan ia memilih mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi bos di salah satu BUMN.

Ia menyebut Ahok adalah sosok pendobrak yang dibutuhkan perusahaan plat merah.

• Soal Ahok Masuk ke BUMN, Erick Thohir: Kita Butuh Figur yang Bisa Jadi Pendobrak

"BUMN dengan 142 perusahaan kita butuh figur yang bisa jadi pendobrak. Enggak mungkin 142 perusahaan dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak," kata Erick di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Erick juga menilai Ahok sebagai sosok yang konsisten dan memiliki rekam jejak yang baik.

Ia yakin Ahok bisa mempercepat kerja BUMN sesuai dengan hal-hal yang sudah diarahkan Presiden Jokowi.

"Yaitu satu, bagaimana menekan daripada energi. Juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner," kata dia.

Namun saat ditanya apakah Ahok akan memimpin BUMN yang bergerak di sektor energi, Erick belum mau buka-bukaan.

Ia juga enggan menjawab apakah Ahok akan mengisi posisi direksi atau komisaris.

"Belum tahu, nanti kita lihat," ucapnya.

• Benarkan Ahok Bakal Dapat Jabatan di BUMN, Jokowi: Kita Tahu Kinerjanya

Ia meminta wartawan dan publik bersabar.

Menurut dia, kejelasan mengenai posisi Ahok di BUMN akan diketahui pada awal Desember mendatang.

Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Erick Thohir, Rabu (13/11/2019).

Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.

Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.

(Kompas.com/ Haryanti Puspa Sari/ Ihsanuddin

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketua DPP PDI-P: Belum Ada yang Hambat Ahok Pimpin BUMN " dan "Ahok Dipilih Jadi Petinggi BUMN karena Dinilai Sosok Pendobrak"