Soal Pemekaran Papua, Nasdem: Moratorium Pemekaran Wilayah Harus Selektif

TRIBUNPAPUA.COM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan rencana membuka lagi keran pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif.

Baik itu pemekaran wilayah yang bertujuan politis maupun rasional.

• Papua Segera Dimekarkan, Wagub Jabar: Kami Orang Jawa Barat Merasa Cemburu

"Selektif itu menggunakan aturan, peraturan-peraturan, kebutuhan-kebutuhan, yang memang sangat mendasar, urgent, misalnya Papua kenapa perlu dimekarkan, ada Papua Selatan dan Papua Tengah misalnya. Kan ada alasan apa, selain politis, ada soal alasan ekonomi, untuk bisa mempercepat pembangunan," kata Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Menurutnya harus ada alasan yang jelas dan kuat untuk memekarkan wilayah.

Misalnya alasan ekonomi yakni percepatan pembangunan.

Atau alasan politis seperti di Papua yang bertujuan untuk meminimalisir gerakan separatis.

• Kapolda Papua Bicara soal Keberadaan KKB di Sekitar Freeport, Berulah karena Motif Ekonomi

"Hal-hal seperti itu harus benar-benar menjadi pertimbangan," katanya.

Dalam rencana pemekaran wilayah, menurut Saan Mustopa, Komisi II masih menunggu usulan dari Kementerian Dalam Negeri.

Karena wacana pemekaran muncul dari Kemendagri.

Namun disatu sisi rencana tersebut terbentur dengan kebijaka moratorium pemekaran wilayah.

"Kalau memang itu mau dilakukan masih terbentur dengan moratorium, mungkin moratorium kita buka tapi sifatnya terbatas untuk daerah selektif," katanya.