Breaking News:

Kritik Pemerintahan Jokowi, Komnas HAM: Seolah Persoalan Papua Bisa Diselesaikan dengan Infrastuktur

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Beka Ulung Hapsara, mengkritik langkah pemerintah pusat dalam menangani persoalan Papua.

(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (19/3/2018). 

TRIBUNPAPUA.COM - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Beka Ulung Hapsara, mengkritik langkah pemerintah pusat dalam menangani persoalan Papua.

Menurut Beka, pemerintah selama ini masih menganggap enteng sejumlah persoalan yang muncul di provinsi itu.

Singgung Kasus Kemanusiaan di Nduga Papua, KontraS: Apa yang yang Dilakukan Jakarta?

Ia menilai, langkah pemerintah hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur yang sebenarnya tidak menjawab seluruh persoalan Papua.

"Banyak sekali upaya dari pemerintah pusat yang dalam tanda kutip menganggap enteng persoalan Papua ini dengan hanya pendekatan, ini kritik terhadap pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo), kan sangat infrastruktur sekali," kata Beka dalam acara launching dan diskusi buku Papua Bukan Tanah Kosong di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2019).

"Seolah-olah semua jawaban persoalan di Papua bisa diselesaikan dengan infrastruktur."

Komnas HAM Sindir Pemda Papua yang Kurang Berperan dalam Penanganan Kasus HAM: Ini Penting

Beka mengatakan, seharusnya pemerintah mampu melihat bahwa persoalan di Papua bersifat multidimensi.

Di Papua, tidak hanya terjadi persoalan ekonomi, tetapi juga sosial, hak asasi manusia, politik, hingga hukum.

Oleh karenanya, pendekatan yang dilakukan tidak bisa tunggal dari segi pembangunan infrastruktur, tetapi harus juga multidimensi.

"Karena krisis multidimensi itu, tentu saja pendekatan atau solusinya tidak bisa tunggal," ujar Beka.

Kisah Guru di Pedalaman Papua, Pernah Kelaparan hingga Jalan Kaki 7 Km untuk Cari Bahan Makanan

Namun, Beka berpandangan, persoalan Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Halaman
123
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved