Pengamat Tanggapi Ucapan Tito Karnavian soal OTT Bukan Prestasi: Saling Memangsa Satu Sama Lain
Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai, peryataan Tito Karnavian soal OTT kepala daerah bukan prestasi hebat.
lihat foto
TRIBUNPAPUA.COM - Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia Sulthan Muhammad Yus menilai, peryataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal OTT kepala daerah bukan prestasi hebat perlu dipelajari secara detail.
"Perilaku korupsi para kepala daerah ini bagi Tito salah satu faktornya dikarenakan terjebak pada sistem pengisian kepala daerah yang membutuhkan biaya besar," ujar Sulthan saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (20/11/2019).
Sulthan memandang, pernyataan Tito karnavian ini sekilas seperti menyalahkan situasi.
• Bantah Revisi UU KPK Dilakukan Sembunyi-sembunyi, Arteria Dahlan: Itu Opini Menyesatkan
Namun, jika diperhatikan secara mendalam kalimat tersebut benar adanya.
Ia melihat ada upaya menyederhanakan dan evaluasi dari sistem pengisian jabatan politik terutama kepala daerah.
"Pola pikir sebab akibat diterapkan guna melihat persoalan secara jeli agar benang kusut perilaku koruptif itu dapat diurai secepat mungkin," tambahnya.
Di sisi lain, semua pihak sering mendengar bahwa kejahatan itu datang bukan hanya ada niat tetapi juga kesempatan.
Ditambah situasi dan keadaan yang memaksa agar para kepala daerah melakukan praktek korupsi.
Terlebih, kata Sulthan, biaya politik yang terbilang tinggi menjadi salah satu faktor perilaku korupsi.
Selain itu, tambah Sulthan, rendahnya fungsi pendidikan politik bagi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik berakibat pada dominasi pola pikir transaksional di masyarakat.
• Ustaz Abdul Somad Dipanggil ke Gedung KPK, Pakai Baju Koko Putih dan Kopiah di Kepala
Partai politik datang dikala pemilu sudah dekat lalu menghilang hingga pemilu yang akan datang kembali.
Pola interaksi partai politik dengan konstituen model begitu justru menyuburkan transaksi politik itu sendiri.
Ujung-ujungnya 'money talk'.
"Saya menyebut situasi begini dengan politik rantai makanan yang saling memangsa satu sama lainnya," paparnya.
Ia juga meminta perlunya mewaspadai jangan sampai pernyataan mendagri ini mengarah pada pengembalian pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
