Breaking News:

Mabes Polri Menolak Bebaskan Mahasiswa Asal Papua Jelang HUT OPM

Mahasiswa asal Papua yang ditahan pasca kejadian rasisme di Surabaya yang berujung kerusuhan dan perusakan diwilayah Papua tetap berlanjut.

KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFAR
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/2/2018). 

TRIBUNPAPUA.COM - Markas Besar Kepolisian RI memastikan proses hukum puluhan mahasiswa asal Papua yang ditahan pasca kejadian rasisme di Surabaya yang berujung kerusuhan dan perusakan diwilayah Papua tetap berlanjut.

Hal tersebut untuk menanggapi permintaan dari Panitia Khusus Papua yang dibentuk DPD RI kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk membebaskan mereka sebelum HUT OPM pada 1 Desember 2019 mendatang.

"Kasus di Jatim berimbas ke Papua. Ada beberapa tersangka kita lakukan penahanan kita proses kita berkas dan kita kirim kejaksaan," kata Argo Yuwono di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Argo mengatakan, alasan penahanan mahasiswa asal Papua tersebut lantaran mereka diduga terlibat aksi kericuhan di Papua beberapa waktu lalu. Bahkan beberapa di antara mereka ditahan karena mencoba melawan aparat keamanan.

Majelis Rakyat Papua: Hari Ini Pemekaran Diramaikan oleh Para Elit, Bukan Orang di Level Akar Rumput

"Ada kasus pembakaran, pengeroyokan, pengerusakan. ada juga melawab petugas," ungkapnya.

Adapun data total tersangka yang telah ditahan oleh Kepolisian ialah 10 mahasiswa berasal dari Timika, 14 tersangka berasal dari paniai, Wamena sebanyak 19 tersangka, Jayapua sebanyak 37 tersangka.

"Dan ini sudah kita limpahkan ke kejaksaan dan sudah wewenang JPU. Prinsipnya para tersangka yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," pungkasnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI bertemu dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

Ketua Pansus Papua Filep Wamafma mengatakan, pertemuan tersebut membahas mahasiswa Papua yang ditahan paska kejadian rasisme di Surabaya.

Mantan Komisioner KPU Sebut Pilkada Asimetris Bisa Diterapkan di Papua, Ini Alasannya

"Yang pertama adalah kaitan dengan penahanan mahasiswa Papua, pasca aksi solidaritas penolakan rasisme di Surabaya," kata Filep kepada wartawan seusai bertemu Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Halaman
12
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved