Mahfud MD Ungkap Hasil Diskusi dengan Tito Karnavian soal Habib Rizieq

TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menuturkan bahwa para menteri telah berdiskusi perihal polemik pemimpin organisasi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

Hal itu diungkapkan saat Mahfud MD menggelar konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Rabu (27/11/2019), dikutip TribunPapua.com dari Tribunnews.com.

• Sebut Habib Rizieq Jadi Obyek Wisata di Arab Saudi, Ilham Bintang: Didatangi 60-100 Orang Per Hari

Mahfud MD yang tampak mengenakan kemeja motif batik tersebut menuturkan bahwa pemulangan Habib Rizieq telah dibahas bersama Menteri Agama, Fachrul Razi dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Ia menuturkan tak ada pencekalan apapun yang dilakukan olehg pemerintah Indonesia.

"Kami tadi berdiskusi, ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan pemerintah Indonesia."

Ia mengatakan tak bisa melakukan apapun karena memang permasalah tak ada di pihak Indonesia.

"Sehingga kami tidak bisa melakukan apa-apa karena alasannya bukan dengan pemerintah Indonesia sebenarnya," tutur Mahfud MD melalui konferensi pers yang disiarkan oleh akun resmi Twitter milik Kemenko Polhukam.

Ia lantas meminta Habib Rizieq untuk menunjukkan buktinya jika memang pencekalan dilakukan oelh pemerintah.

"Kalau memang ada, bukti sekecil apapun, kalau dicekal oleh pemerintah Indonesia ya silahkan serahkan kepada menteri Agama, Menkopolhukam atau Mendagri nanti akan diproses dan akan diklarifikasi sejelas mungkin, kalau memang ada," ujarnya.

Mantan Ketua MK ini mengatakan jika memang ada WNI yang menemui kendala, maka negara wajib membantu.

• Mahfud MD Sebut Tak Ada Pencekalan Habib Rizieq Shihab dari Indonesia: Kami Tak Bisa Apa-apa

Namun hingga kini tak ada laporan pencekalan Habib Rizieq.

"Sampai saat ini tidak ada dan Habib Rizieq sendiri tidak melapor, kita mendengarnya hanya lewat YouTube dan lewat medsos begitu."

"Tidak melapor bagaimana kita bertindak," paparnya lebih lanjut.

Fadli Zon Sindir Pemerintah Gagal

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, menuturkan bahwa pemerintah telah gagal melindungi warga negaranya.

Hal itu berdasarkan pimpinan Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab yang tidak kunjung pulang ke Indonesia.

• Pengacara Rizieq Shihab: Kalau Pemerintah Saudi Ada Masalah, Harusnya Habib Rizieq Dideportasi

"Saya kira ini adalah kegagalan pemerintah di dalam melindungi warga negaranya. Masa satu orang saja tidak bisa dipulangkan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Fadli menambahkan, Rizieq sudah berkali-kali berupaya keluar dari Arab Saudi untuk kembali ke Tanah Air.

Pernah suatu waktu, Rizieq sudah membeli tiket pesawat, melewati imigrasi, tetapi tidak diizinkan keluar. Bahkan, kala itu, keluarga Rizieq sudah lolos imigrasi sementara Rizieq tidak.

"Ini yang harus diklarifikasi, ada semacam invisible hand, tangan yang tak terlihat, instruksi-instruksi atau apalah dari sini yang perlu dicari tahu siapa di balik kasus ini," ujar Fadli.

Menurut Fadli, terjadi keanehan-keanehan selama Rizieq berupaya pulang ke Indonesia.

Ia pun meminta pemerintah segera memulangkan Rizieq.

Jika tidak, pemerintah tak ada niatan untuk melindungi warganya.

"Saya kira Habib Rizieq ini harus dikembalikan ya, kalau tidak berarti memang pemerintah tak ada keinginan melindungi warganya," kata dia.

• Kepala Desa Batur Terpilih, Hilang Jelang Pelantikan, di Mata Calon Warganya: Dia Figur, Ustaz

Harusnya Dideportasi jika Bermasalah

Pengacara pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro, menyebutkan, jika Rizieq Shihab memiliki masalah dengan Pemerintah Arab Saudi, maka seharusnya pemerintahan negara itu melakukan deportasi atau mengusirnya.

"Ini jadi menarik, Habib Rizieq kan bukan warga negara Arab Saudi tapi Indonesia, kalau memang Pemerintah Saudi ada masalah sama Habib Rizieq, deportasi, usir, atau sejenisnya," kata Sugito kepada Kompas.com, Selasa (26/11/2019).

Hal tersebut disampaikan Sugito menyusul pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa pencekalan Rizieq Shihab bukan urusan Pemerintah Indonesia, melainkan masalah Rizieq sendiri dengan Pemerintah Arab Saudi.

Menurut Sugito, hal itu juga yang membuat Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Esam A Abid Althagafi menemui Mahfud MD pada Senin (25/11/2019) untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut.

Sebab, kata dia, pernyataan Mahfud tersebut memberi kesan bahwa Pemerintah Arab Saudi yang dipermasalahkan.

"Dengan adanya statement (Mahfud) itu, Dubes Saudi datang ke tempatnya Pak Mahfud sekaligus mengklarifikasi dan menegosiasi. Saya tidak tahu isi negosiasinya, tapi saya perkirakan itu," kata Sugito.

"Dalam posisi ini (pernyataan Mahfud), berarti Pemerintah Saudi dipermasalahkan bahwa seakan-akan Rizieq dicekal oleh mereka sehingga mungkin ini inisiatif duta besar Saudi di Jakarta untuk menemui Menko Polhukam," ujar dia.

Sugito mengatakan, Rizieq Shihab berupaya pulang ke Indonesia sebelum visanya berakhir pada 20 Juli 2018.

Upaya itu dilakukan ada 9, 15, dan 19 Juli 2018.

Saat itu, kata dia, bahkan belum ramai soal isu cegah atau tangkal terhadap Rizieq.

Dengan demikian, Sugito menilai Rizieq tak bisa pulang karena ada upaya pihak tertentu.

Oleh karena itu, ia pun berharap pertemuan Mahfud dengan Dubes Arab Saudi menghasilkan langkah tepat untuk pemulangan Rizieq Shihab tanpa saling menyalahkan.

(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa/ Deti Mega Purnamasari)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fadli Zon: Masak Satu Orang Saja Tidak Bisa Dipulangkan...",  dan "Pengacara: Jika Ada Masalah dengan Arab Saudi, Rizieq Shihab Seharusnya Dideportasi"