Breaking News:

Guru Besar Hukum UI Sebut Grasi yang Dikeluarkan Jokowi Jadi Kewenangan: Bebas Menentukan

Harkristuti Harkrisnowo menyebut pemberian grasi Presiden Jokowi kepada Annas Maamun, tidak bermasalah selama diputuskan dengan alasan yang tepat.

Editor: Roifah Dzatu Azmah
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Mantan Gubernur Riau Annas Maamun. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

Selain itu dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD juga sudah mempertimbangkannya.

"Kenapa itu diberikan, karena dari pertimbangan MA seperti itu, pertimbangan kedua dari Menkopolhukan juga seperti itu," jelas Jokowi.

Presiden juga menyampaikan alasan bahwa pemberian grasi itu berdasarkan sisi kemanusiaan.

"Ketiga, memang dari sisi kemanusiaan, ini kan umurnya sudah uzur dan sakit-sakitan terus," katanya.

Jokowi menegaskan, selain melihat dari sisi kemanusiaan, juga berdasarkan pertimbangan dari MA.

"Dari kacamata kemanusiaan itu diberikan, tapi sekali lagi ini dari pertimbangan Mahkamah Agung," lanjutnya.

Ia menilai keputusan pemberian grasi tersebut tidak perlu dipermasalahkan, karena tidak setiap hari atau setiap bulan grasi diberikan.

"Kalau setiap hari kita keluarkan grasi untuk koruptor, setiap hari atau setiap bulan, itu silakan baru dikomentari," lanjut Jokowi.

Arief Poyuono Kritik 2 Stafsus Jokowi soal Keluarnya Grasi Annas Maamun: Kok Buang Badan?

Sementara, Indonesian Corruption Watch (ICW) menolak keputusan Presiden Jokowi memberi pengurangan hukuman (grasi) kepada terpidana korupsi Annas Maamun.

ICW meminta Presiden Jokowi untuk mencabut pemberian grasi kepada mantan Gubernur Riau itu.

Halaman
123
Sumber: Tribun Solo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved