Breaking News:

Guru Besar Hukum UI Sebut Grasi yang Dikeluarkan Jokowi Jadi Kewenangan: Bebas Menentukan

Harkristuti Harkrisnowo menyebut pemberian grasi Presiden Jokowi kepada Annas Maamun, tidak bermasalah selama diputuskan dengan alasan yang tepat.

Editor: Roifah Dzatu Azmah
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Mantan Gubernur Riau Annas Maamun. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, tidak perlu ada pengurungan hukuman penjara bagi narapidana kasus korupsi.

"Kejahatan korupsi masuk pada lembaga pemasyarakatan atau menjadi narapidana, tidak ada pengurangan hukuman dalam bentuk apapun," ujar Kurnia, Rabu (27/11/2019).

"Misalnya kita memberi contoh pada peraturan pemerintah Nomor 99 tahun 2012, dalam konteks remisi, pengurangan hukuman narapidana karena kasus korupsi, harus ada kolaborator," lanjut Kurnia.

Ia menilai keputusan Jokowi itu tidak harus dilakukan, jika pemberian grasi kepada Annas Maamun atas dasar kemanusiaan yang nilainya tidak bisa diukur.

"Jadi kalau hari ini konteksnya Annas Maamun diberikan grasi dengan dalih kemanusiaan yang tidak bisa diukur penilaiannya, maka dari itu harusnya tidak dilakukan," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Guru Besar Hukum Pidana UI Harkristuti Harkrisnowo Sebut Grasi Annas Maanum Kewenangan Bebas Jokowi

Sumber: Tribun Solo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved