Jokowi-Ma'ruf Amin Diragukan Bisa Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu, Hasil Survei Komnas HAM

Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang Kompas merilis hasil survei terkait harapan publik terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.

Jokowi-Ma'ruf Amin Diragukan Bisa Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu, Hasil Survei Komnas HAM
instagram/kyai_marufamin
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

TRIBUNPAPUA.COM - Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang Kompas merilis hasil survei terkait harapan publik terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di era Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hasilnya, sebanyak 51,7 persen responden tak yakin Jokowi - Ma'ruf Amin mampu menyelesaikan kasus pelangggaran HAM masa lalu terkait kasus penculikan aktivis 1998.

Dalam rilis survei tersebut, Komnas HAM bersama Litbang Kompas mengangkat 5 kasus HAM berat masa lalu; yakni Peristiwa 1965, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Penculikan Aktivis 1997-1998, Penembakan Trisakti-Semanggi 1998, dan Kerusuhan 1998.

Mahfud MD Dinilai Tak Paham Kasus Habib Rizieq, Yusuf Martak: Jadi Ini Jadi Lucu, Saya Sesalkan

Dari survei tersebut diketahui, sebanyak 51,7 persen responden tak yakin Jokowi - Ma'ruf Amin mampu menyelesaikan kasus Penculikan Aktivis 1998.

Kemudian, 42,7 persen tak yakin akan penyelesaian kasus Kerusuhan 1998.

Selanjutnya, 42,6 persen tak yakin akan penyelesaian kasus Petrus. Lalu, 41,8 persen tak yakin penyelesaian kasus Penembakan Trisakti-Semanggi 1998. Serta, 40,9 persen tak yakin akan penyelesaian kasus Peristiwa 1965.

"Publik meragukan kemampuan pemerintah Jokowi - Ma'ruf dalam penyelesaian kasus HAM masa lalu, terutama penculikan aktivis," kata Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Mahfud MD: Ada Usulan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM di Papua Lewat KKR

Adapun, Anam menyampaikan berdasar hasil survei diketahui ketidakyakinan responden terhadap penyelesaian kasus HAM masa lalu kepada Jokowi - Ma'ruf Amin lantaran adanya hambatan bernuansa politis yakni berkisar 73,9 persen.

Sedangkan, responden yang menilai ragu penyelesaian kasus HAM masa lalu bisa terselesaikan lantaran ketidakmampuan Jokowi - Ma'ruf Amin hanya berkisar 23,6 persen.

"Nuansa politis dianggap sebagai hambatan terbesar pemerintah Jokowi - Ma'ruf menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu," ungkap Anam.

Halaman
12
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved