Wacana TNI Garap Proyek Trans Papua di Nduga Dinilai Perburuk Konflik: OPM akan Terus Mengganggu

Pembangunan Trans Papua yang melewati Nduga akan dilanjutkan TNI pada 2020 namun rencana itu kata pegiat HAM akan memperburuk konflik.

Kompas.com/Firman Taufiqurrahman
Sebanyak 450 prajurit Raider 300/Brajawijaya Cianjur, Jawa Barat diberangkatkan ke wilayah Papua 

TRIBUNPAPUA.COM - Pembangunan Trans Papua yang melewati Nduga akan dilanjutkan TNI pada 2020, namun rencana itu kata pegiat HAM akan memperburuk konflik karena OPM akan terus mengganggu.

Pengerjaan proyek Trans Papua jalur Wamena - Mamugu yang melewati Nduga sudah mandek selama setahun menyusul insiden penembakan sejumlah pekerja oleh kelompok bersenjata di Papua akhir tahun lalu.

Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XVIII Jayapura, Osman Marbun, mengatakan proyek itu rencananya akan diteruskan oleh pasukan TNI, khususnya Detasemen Zeni Tempur, tahun depan.

Kata Wamen PUPR soal Wacana TNI Garap Pengerjaan Trans Papua di Kawasan Rawan KKB

Hal itu diwacanakan karena dua kontraktor pembangunan itu PT Istaka Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero), kata Osman, memutuskan mundur dari proyek itu karena situasi keamanan yang ada.

"Jadi nanti bentuk kontraknya kita ubah. Ya dengan kondisi sekarang ini kayaknya paling baik memang dikerjakan oleh TNI secara keseluruhan, baik penanganan fisiknya maupun keamanannya," ujarnya.

Namun, wacana itu dikritik oleh Theo Hasegem, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, yang yakin wacana itu hanya akan memperbesar konflik.

"Itu bukan justru lebih aman, tapi masyarakat justru tidak nyaman. Kalau TNI melakukan pekerjaan itu, OPM (Organisasi Papua Merdeka) pasti akan terus mengganggu. Itu pasti," ujarnya.

Ribuan penduduk Nduga mengungsi ke berbagai daerah di Papua akibat konflik bersenjata yang terjadi dan belum kembali ke rumah mereka hingga kini.

Pembangunan Jalan Trans Papua Dihentikan Sementara karena Aksi Penembakan KKB, Ini Kata Wamen PUPR

Mengapa TNI dilibatkan?

Menanggapi kekhawatiran itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XVIII Jayapura, Osman Marbun, mengakui dilema yang ada.

Halaman
123
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved