Breaking News:

ICW Tanya Balik Jokowi yang Setujui Koruptor Dihukum Mati: Beri Grasi Itu kan Bertolak Belakang

ICW memberikan kritik terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan dapat melaksanakan hukuman mati untuk koruptor di Indonesia.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Presiden Joko Widodo melakukan sesi wawancara bersama Tribunnews.com di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/7/2019). Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi memaparkan mengenai visi pemerintahannya dalam 5 tahun ke depan kepada tim Tribunnews.com. 

TRIBUNPAPUA.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan kritik terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan dapat melaksanakan hukuman mati untuk koruptor di Indonesia.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husod mengatakan pernyataan Jokowi di SMK 57 Jakarta itu bertolak belakang dengan pemberian grasi bagi para koruptor baru-baru ini.

Jokowi Sebut Hukuman Mati Bagi Koruptor Bisa Dilakukan, Pengamat: Yang Dimaksud Itu yang Bagaimana?

"Hari ini seingat saya presiden mengatakan soal hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Tapi ketika dia memberikan grasi itu kan sesuatu yang bertolak belakang dengan statmentnya," kata Topan dilansir KompasTV, Selasa (10/12/2019).

Menurutnya, grasi merupakan kebijakan yang justru memberikan ruang bagi para pelaku korupsi untuk mendapatkan akses terhadap kebebasan.

ICW menyarankan presiden mengambil langkah nyata memerangi korupsi, salah satunya menerbitkan perpu KPK.

Dilansir dari Tribunnews, sebelumnya Presiden Jokowi memberikan grasi terhadap Annas Maamun, terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan.

Jokowi tidak khawatir akan pemberian grasi yang dipastikan dapat menuai perdebatan publik.

Menurutnya, grasi yang diberikan sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar.

Hal itu berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 23/G Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019.

Terdakwa Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun di bawa ke ruang tunggu untuk mendapat perawatan setelah mengeluh sakit pusing dan mual-mual saat berlangsungnya sidang lanjutan kasus dugaan suap alih fungsi kawasan hutan dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/4). Atas kejadian tersebut, majelis hakim menskor sidang karena terdakwa harus mendapat perawatan. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Terdakwa Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun di bawa ke ruang tunggu untuk mendapat perawatan setelah mengeluh sakit pusing dan mual-mual saat berlangsungnya sidang lanjutan kasus dugaan suap alih fungsi kawasan hutan dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/4). Atas kejadian tersebut, majelis hakim menskor sidang karena terdakwa harus mendapat perawatan. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

Pengamat Analisis Alasan Jokowi Tolak Hadiri Undangan KPK: Agak Ngambek Jokowi Sama Komisioner KPK

Alasan presiden selain berdasarkan pertimbangan MA dan Menko Polhukam Mahfud MD adalah karena rasa kemanusiaan.

Halaman
1234
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved