Breaking News:

Haikal Hassan Sindir Klarifikasi Mahfud MD: Jas Metal, Jangan Sekali-kali Lupakan Jejak Digital

Ketua II Presidium Alumni 212, Haikal Hassan memberikan kritik kepada Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Editor: mohamad yoenus
Capture Indonesia Lawyers Club
Ketua II Presidium Alumni 212, Haikal Hassan memberikan kritik kepada Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. 

"Pelanggaran-pelanggaran HAM yang sekarang diwariskan sebagai catatan Komnas HAM untuk diselesaikan adalah pelanggaran yang terjadi jauh sebelum pemerintahan Pak Jokowi," imbuhnya.

"Sehingga di era Pak Jokowi itu tidak ada pelanggaran HAM seperti yang dimaksud oleh Komnas HAM," tambahnya.

Disinggung terkait apakah pelanggaran HAM diera Jokowi juga terjadi, Mahfud menjawab banyak.

Namun menurutnya polanya sudah berbeda.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa (10/12/2019).
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat pada Selasa (10/12/2019). (Tribunnews.com/ Gita Irawan)

"Kalau dulu dalam orde baru, pelanggaran HAM yang disorot adalah yang sengaja yang dilakukan oleh aparat terhadap rakyat," ujarnya.

"Sehingga sifatnya terstruktur dan terencana,' imbuhnya.

"Jelas objeknya dan kemudian pemerintahnya menjadi tidak bisa digugat sepertinya," ungkap Mahfud.

Mahfud kemudian merinci catatan warisan yang diberikan oleh Komnas HAM kepadanya.

"Nah yang diberikan oleh Komnas HAM kepada saya menteri baru, melalui Menko Polhukam yang lalu itu hanya ada 12," ujarnya.

"Itu terjadi misalnya peristiwa tahun 65, petrus 84, peristiwa talangsari, rumoh geudong Aceh, penembakan mahasiswa Trisakti, tragedi Semanggi 1, Semanggi 2, simpang kertas kraft, peristiwa Wasior Manokwari Papua, kasus Wamena, Papua 2003, tragedi Jambu Keupok Aceh 2003," jelasnya.

Sehingga melihat kasus-kasus tersebut, Mahfud menilai tidak ada pelanggaran Ham yang terencana sejak 2014. 

Klaim Mahfud Sebelumnya

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengklaim era kepemimpinan presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ada satupun pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Semula, Mahfud menjelaskan mengenai definisi pelanggaran HAM yang menjadi versinya.

Dia bilang, peristiwa bisa dikatakan pelanggaran HAM apabila dilakukan secara terencana oleh aparat dan pemerintah.

"Pelanggaran HAM by law menurut definisi hukum adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pemerintah dengan terencana dan dengan tujuan tertentu. Itu pelanggaran HAM," kata Mahfud di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019).

Sementara itu, imbuh Mahfud, suatu peristiwa yang tidak dirancang secara sengaja namun terdapat unsur pelanggaran HAM tidak bisa dibilang suatu peristiwa pelanggaran HAM.

Dia berpendapat itu hanya kejahatan atau tindakan kriminal biasa.

"Suatu kejahatan atau kriminal orang membunuh atau oknum menganiaya orang itu pelanggaran HAM, tapi bukan pelanggaran HAM. Itu namanya kejahatan meskipun isinya pelanggaran HAM," ungkapnya.

"Ada polisi diamuk oleh rakyat itu bukan pelanggaran HAM. Ada rakyat ngamuk ke rakyat itu bukan pelanggaran HAM. Itu yang sifatnya horizontal itu kejahatan namanya kerusuhan," sambungnya.

Dengan definisi itu, Mahfud menyebut, tidak ada satupun peristiwa yang dianggap pelanggaran HAM di era kepemimpinan Jokowi sejak 2014 lalu.

"Coba lihat di era Pak Jokowi sejak 2014 sampai sekarang tidak ada satupun isu pelanggaran HAM. Kejahatan dan pelanggaran oleh oknum juga banyak dan itu sedang diproses," tukasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Penjelasan Mahfud MD Soal Klaim Tidak ada Pelanggaran HAM di Era Jokowi dan Mahfud MD: Era Pak Jokowi Tidak Ada Satupun Isu Pelanggaran HAM 

(TribunPapua.com/ Roifah Dzatu Azmah) (Tribunnews.com/Isnaya Helmi Rahma/ Ilham Rian Pratama)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved