Gibran Maju Jadi Calon Wali Kota Solo, Politisi PDIP: Anak Presiden Masa Enggak Boleh Maju Pilkada?

Polisi PDIP menuturkan bahwa putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming mempunyai hak untuk maju dalam Pilkada Solo.

Foto: BPMI Setpres
Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka saat santap siang di rumah makan Ayam Goreng Kampung Mbah Karto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Minggu, 28 Juli 2019. Dalam kesempatan tersebut keduanya berkomentar soal survei Calon Wali Kota Surakarta 2020-2025. 

TRIBUNPAPUA.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Trimedya Panjaitan menuturkan bahwa putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, mempunyai hak untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo.

Hal itu ia katakan dalam menanggapi tudingan munculnya dinasti politik Presiden Jokowi.

"Itu kan hak asasi tiap orang. Kalau dia merasa cocok, dia maju, masa dia anak presiden, anak ini enggak boleh. Yang penting dia akan diuji rakyat milih dia enggak," ujar Trimedya usai Diskusi Publik di Cikini, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

 

Maju Pilkada Solo, Putra Sulung Jokowi Gibran Rakabuming Jawab Tudingan Jalankan Politik Dinasti

Trimedya mengatakan, masyarakat Solo bisa saja tidak memilih Gibran kendati Ayahnya seorang presiden.

Hal seperti ini terjadi pada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2017 lalu.

Ketika itu, AHY yang berpasangan dengan Sylviana Murni gagal memperoleh suara terbanyak.

Menurut Trimedya, meski AHY mendapat dukungan langsung oleh Ayahnya yang merupakan mantan orang nomor satu di Indonesia, namun masyarakat ibu kota tidak memenangkannya.

Bantah Gibran dan Bobby Nepotisme di Pilkada 2020, Politisi PDIP Bandingkan dengan Politisi PKS

Trimedya menuturkan, jika masyarakat memercayakan Gibran dan menantu Jokowi, Bobby Nasution yang bertarung di Pilkada Medan, tandanya mereka memang mempuni.

Menurutnya, yang perlu diperhatikan terkait majunya Bobby dan Gibran adalah jangan sampai ada penggalangan kekuatan tanpa adanya kontrol masyarakat.

"Yang harus dijaga jangan sampai dalam proses pemilihan ada galang kekuatan untuk memenangkan, harus dikontrol oleh rakyat. Kalau tertarik sama program-programnya, masa enggak boleh maju," kata anggota Komisi III DPR tersebut.

Halaman
12
Editor: mohamad yoenus
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved