PSHK Sebut Periode Jokowi Penegakan Hukum Tak Optimal: Terkesan Menjadi Alat Politik Kekuasaan

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PSHK) sebut periode Presiden Joko Widodo penegakan hukum tidak optimal.

PSHK Sebut Periode Jokowi Penegakan Hukum Tak Optimal: Terkesan Menjadi Alat Politik Kekuasaan
(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)
Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi di Kantor PSHK, Puri Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia ( PSHK) Fajri Nursyamsi mengatakan, pada periode Presiden Joko Widodo yang terjadi sepanjang 2019, proses penegakan hukum di Indonesia tidak berjalan optimal.

"Sejumlah kasus, penegakan hukumnya terkesan menjadi alat politik kekuasaan," kata Fajri dalam konferensi pers di Kantor PSHK, Puri Imperium, Jalan Kuningan Madya, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

Mahfud MD Klarifikasi Statement soal HAM, Haikal Hassan: Malu Senior Dikoreksi Junior dengan Menohok

Fajri mencontohkan, penegakan hukum yang tidak optimal yaitu dalam penggunaan pasal makar terhadap anggota masyarakat yang berbeda sikap dengan pemerintah.

Sebaliknya, sejumlah perkara lama yang menjadi utang pemerintah tidak memiliki kepastian.

"Beberapa tunggakan kasus itu, antara lain, yaitu pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib, penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, hingga berbagai kasus pelanggaran HAM berat masa lalu," ujarnya.

Fajri mengatakan, penegakan hukum digunakan untuk membendung kebebasan berpendapat telah terjadi sepanjang 2019.

Menurut dia, pada Maret 2019, dosen Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet sempat ditangkap aparat karena menyanyikan lagu yang dianggap menyinggung institusi TNI.

"Robertus dilaporkan ke kepolisian karena dugaan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," ucapnya.

Jokowi Bocorkan Sosok Dewan Pengawas KPK, Mahfud MD: Kita akan Bilang, Wow Bagus Nih

Fajri menuturkan, gejala pembungkaman kebebasan berpendapat terjadi ada Mei 2019 saat Menko Polhukam Wiranto membentuk Tim Asistensi Hukum.

Tim ini, kata dia, bertugas untuk meneliti ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang dianggap melanggar hukum.

Halaman
12
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved