Sebut Jual-Beli Pasal di DPR adalah Kasus Lama, Mahfud MD: Sudah Dihukum Itu

Mahfud MD menyebutkan bahwa soal pasal pesanan dalam pembentukan UU yang disebutkannya banyak terjadi dan merupakan data lama.

Sebut Jual-Beli Pasal di DPR adalah Kasus Lama, Mahfud MD: Sudah Dihukum Itu
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (19/11/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan bahwa soal pasal pesanan dalam pembentukan undang-undang (UU) yang disebutkannya banyak terjadi dan merupakan data lama.

"Banyak. Itu yang sudah dihukum itu. Ini kan data lama," ujar Mahfud MD saat ditemui, Jumat (20/12/2019).

"Itu kan yang sudah dihukum orang yang jual-beli UU APBN, ini yang dulu ya. Kita jangan menyebut yang sekarang, ribut nanti, yang sudah masuk penjara saja," kata dia.

Tanggapi Kecurigaan Mahfud MD soal Ada Praktik Jual-Beli Pasal, Formappi: RUU KPK Saya Kira Masuk

Salah satu yang pernah terjadi, kata dia, adalah kasus yang sempat dialami oleh salah satu politisi dari PAN.

Namun, Mahfud MD tidak menyebutkan siapa politisi yang menjual undang-undang ke daerah itu.

Dia mengatakan, politisi perempuan itu disebut menjual undang-undang ke daerah-daerah.

Modusnya, kata dia, dengan mendatangi daerah-daerah yang tidak mendapatkan bagian dari APBN dan menawarkan untuk mencarikannya.

Haikal Hassan Minta ke Menko Polhukam: Pak Mahfud Tolong Dibuka Blok Nomor Saya, supaya Bisa Diskusi

"Itu yang orang PAN dihukum penjara itu kan menjual UU ke daerah-daerah. Itu yang perempuan yang sekarang masih di penjara itu," terang Mahfud.

"Tidak dapat APBN, lalu didatangi. 'Kamu minta ini, tidak? Nanti DPR carikan'. Masuk (ke dalam UU). Lalu dapat (jatah)."

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD mengatakan, pembuatan peraturan hukum di Indonesia kerap kali kacau-balau.

Menurut Mahfud, tidak jarang ada pasal-pasal pesanan atau aturan hukum yang dibeli untuk kepentingan tertentu dalam proses legislasi sebuah peraturan perundang-undangan.

Mahfud MD Klarifikasi Statement soal HAM, Haikal Hassan: Malu Senior Dikoreksi Junior dengan Menohok

Pasal-pasal pesanan itu, kata Mahfud, tidak hanya muncul dalam undang-undang, tetapi juga peraturan daerah.

"Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," ujar dia.

(Kompas.com/Deti Mega Purnamasari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mahfud MD Sebut Jual-Beli Pasal di DPR adalah Kasus Lama

Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved