Kata Feri Amsari soal UU KPK: Saya Yakin Undang-undang 19 Dibuat dengan Niat Jahat

Direktur Pusat Studi Korupsi Universitas Andalas, Feri Amsari memaparkan bagaimana revisi undang-undang KPK miliki banyak celah.

Kata Feri Amsari soal UU KPK: Saya Yakin Undang-undang 19 Dibuat dengan Niat Jahat
(KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)
Ketua Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (28/7/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Direktur Pusat Studi Korupsi Universitas Andalas, Feri Amsari memaparkan bagaimana revisi undang-undang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) miliki banyak celah.

Feri mengingatkan kepada Pimpinan KPK baru untuk memperhatikan celah hukum yang ada di Undang-Undang nomor 19 tahun 2019.

Ucapan Ali Ngabalin soal KPK Berpolitik, Buat Aiman Bertanya: Anda Yakin Ali Mochtar Ngabalin?

Dikutip TribunWow.com, mulanya Feri membahas soal pernyataan Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut yang dihilangkan dalam UU 19 tahun 2019.

"Soal penyidik dan penuntut di Undang-Undang 30 '2002 di-declare (nyatakan) oleh undang-undang yang lama bahwa Pimpinan KPK adalah penyidik dan penuntut umum," kata Feri di acara 'SAPA INDONESIA MALAM' KompasTV, Sabtu (21/12/2019).

"Di undang-undang yang baru, pernyataan itu dihilangkan."

"Ini timbul pertanyaan-pertanyaan yang secara teknis harus betul-betul dijawab," tambahnya.

Penghilangan pernyataan tersebut menurut Feri adalah hal serius.

Ia kemudian menyindir optimisme Pimpinan KPK yang baru karena belum banyak menghadapi masalah.

"Ini ada kendala luar biasa di peraturan," jelas Feri.

"Tentu beliau (Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron) masih sangat optimis."

Halaman
1234
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved