Kata Feri Amsari soal UU KPK: Saya Yakin Undang-undang 19 Dibuat dengan Niat Jahat

Direktur Pusat Studi Korupsi Universitas Andalas, Feri Amsari memaparkan bagaimana revisi undang-undang KPK miliki banyak celah.

(KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)
Ketua Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Minggu (28/7/2019). 

"Saya sangat yakin kelemahan yang timbul dengan banyak tahap sekarang seperti saat ini," tutur Feri.

"Akan betul-betul dimanfaatkan oleh koruptor untuk pra-peradilan atau segala macamnya," lanjutnya.

Tagih Jokowi Terbitkan Perppu KPK, PKS: Katanya Ada Perppu, Itu Harus Kita Minta

Video dapat dilihat di menit 5.30

Pidato Pertama Ketua KPK Firli Bahuri

 Ketua KPK periode 2019-2023, Firli Bahuri menyampaikan pidato pertamanya setelah serah terima jabatan, Jumat (20/12/2019).

Dikutip TribunWow.com dari tayangan YouTube KompasTV, dalam pidatonya tersebut, Firli Bahuri menyinggung masalah status pegawai KPK.

Firli menjelaskan jika sebelumnya pegawai KPK dibagi dalam tiga kategori.

 

Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 62 tahun 2015 yang membagi status pegawai KPK menjadi 3 macam.

Namun Firli mengatakan jika aturan tersebut untuk saat ini sudah tidak berlaku lagi.

"Amanat Undang-Undang seluruh pegawai KPK, karena kita tahu dalam PP 62 tahun 2005, pegawai KPK ada tiga, pertama ada pegawai tetap, kedua yaitu pegawai negeri yang dipekerjakan, dan yang ketiga adalah pegawai tidak tetap," ujar Firli.

Halaman
1234
Editor: Roifah Dzatu Azmah
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved