Tercantum di Situs Porno, Kominfo Layangkan Surat Keberatan dan Koordinasi dengan Polri

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melayangkan surat keberatan ke situs porno, pornhub.com.

Tribunnews.com/Rina Ayu
Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo Ferdinandus Setu saat konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melayangkan surat keberatan ke situs porno, pornhub.com.

Hal itu dilakukan menyusul beredarnya tangkapan layar akun Kemenkominfo terpampang dalam situs pornhub.com.

"Kementerian Kominfo RI juga telah mengirimkan surat elektronik (email) kepada pengelola situs http://pornhub.com untuk menyampaikan keberatan penggunaan nama kementerian dan logo Kemkominfo pada situs tersebut," ujar Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu dikutip dari akun Twitter @kemkominfo, Kamis (26/12/2019).

Pria yang biasa disapa Nando ini menyatakan, pihaknya tidak pernah membuat akun atau konten apa pun pada situs tersebut.

Pemblokiran Internet di Papua Digugat, Menkominfo: Ini untuk Kepentingan Negara

Dengan munculnya nama Kemenkominfo, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Nando mengatakan, koordinasi itu dilakukan untuk proses penegakan hukum atas tindak pidana pemalsuan informasi elektronik dengan mengatasnamakawn Kemenkominfo tersebut.

"Kemkominfo akan terus lakukan upaya dan langkah strategis untuk menjaga jagat maya Indonesia dari konten negatif," ujar Nando.

Menurut dia, dalam upaya sterilisasi jagat maya dari situs porno, pihaknya akan terus menggencarkan pemblokiran situs dan akun media sosial berisi pornografi.

Imbauan Menkominfo kepada Masyarakat Papua soal Penggunaan Internet Jelang HUT OPM

Tercatat, hingga November 2019, Kemenkominfo telah memblokir lebih dari 1,5 juta situs dan akun media sosial.

Di sisi lain, Nando mengingatkan kepada warganet bahwa mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan pornografi adalah pelanggaran hukum.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved