Kritik Draf Perpres KPK, PKS: Bertentangan dengan Prinsip Lembaga Independen

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kritik Draf Perpres KPK, PKS: Bertentangan dengan Prinsip Lembaga Independen
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Wakil Ketua Komisi II Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019). 

TRIBUNPAPUA.COM - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengkritik draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mardani, dalam draf Perpres KPK yang beredar, salah satunya Pasal 1 Ayat (1), disebutkan bahwa pimpinan KPK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.

Pasal ini, kata dia, bertentangan dengan prinsip lembaga antikorupsi itu sebagai lembaga independen.

Persilakan Publik Gugat Perpres KPK, Mahfud MD: Nanti kalau Enggak Baik Juga Ya Diujikan Saja

"Jika benar bahwa pimpinan KPK berada di bawah dan bertanggung jawab pada presiden sebagai kepala negara justru bertentangan dengan prinsip lembaga independen," kata Mardani saat dihubungi wartawan, Senin (30/12/2019).

Mardani mengatakan, mestinya keberadaan KPK diperkuat dengan karakter independen.

Ia juga menilai, kepala negara tidak tepat jika membawahi urusan pemberantasan korupsi.

"Fungsi kepala negara juga tidak tepat membawahi pemberantasan korupsi. Apalagi melekat pada satu pribadi yang juga Kepala Pemerintahan dan dimenangkan melalui kompetisi politik," ujar dia. 

Tagih Jokowi Terbitkan Perppu KPK, PKS: Katanya Ada Perppu, Itu Harus Kita Minta

Lebih lanjut, Mardani berharap pemerintah tetap teguh menjadikan KPK sebagai lembaga independen dan memperbaiki pasal-pasal dalam draf Perpres KPK yang melemahkan independensi lembaga antirasuah tersebut.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyiapkan peraturan presiden atau perpres baru terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perpres ini akan mengatur mengenai susunan organisasi, tata kerja pimpinan, dan organ pelaksana pimpinan KPK.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved