Persilakan Publik Gugat Perpres KPK, Mahfud MD: Nanti kalau Enggak Baik Juga Ya Diujikan Saja

Mahfud MD mempersilakan masyarakat menggugat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Persilakan Publik Gugat Perpres KPK, Mahfud MD: Nanti kalau Enggak Baik Juga Ya Diujikan Saja
TRIBUN MEDAN/DANIL SIREGAR
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD 

TRIBUNPAPUA.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan masyarakat menggugat Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Mahfud menanggapi kritik terhadap Perpres KPK yang dinilai melemahkan kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

"Nanti kalau enggak baik juga ya diujikan saja. Bisa direvisi lagi melalui eksekutif review, judicial review dan sebagainya, tetapi masukan-masukan itu tentu harus ditampung," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/12/2019).

ICW Sebut Jokowi Sponsori Kehancuran KPK, Pengamat: Terlalu Emosional hingga Abaikan Rasionalitas

Ia pun meminta publik memberikan kesempatan kepada Presiden Joko Widodo selaku pihak berwenang untuk merampungkan perpres tersebut.

Bila perpres rampung disusun, Mahfud mempersilakan publik yang tak puas untuk menggugatnya.

"Kalau kita kan semuanya ingin yang baik dan ingin baik itu kewenangan ada pada siapa? Yang berwenang aja (Presiden) membuat dulu," ujar Mahfud.

Sebut 2019 Tahun Terburuk untuk KPK, ICW: Disponsori Langsung oleh Jokowi dan DPR RI

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan peraturan presiden atau perpres baru terkait KPK.

Perpres ini akan mengatur mengenai susunan organisasi, tata kerja pimpinan, dan organ pelaksana pimpinan KPK.

Adapun inspektorat jenderal KPK diatur dalan Pasal 31 hingga Pasal 34 dalam draf perpres tersebut.

Pasal 32 menyatakan, "Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi."

Alasan Said Didu Pesimis dengan Kinerja Dewas KPK: Hanya Artidjo Alkostar yang Bisa Dipercaya

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, perpres itu sedang diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara.

"Masih dalam proses di Sekretariat Negara. Saya sudah mengecek dan dalam proses," kata Fajdroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

(Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Mahfud MD Persilakan Publik Gugat Perpres KPK

Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved