PDIP Laporkan KPK ke Dewan Pengawas soal Kasus Harun Masiku

Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan laporan ke Dewan Pengawas KPK terkait kasus yang menjerat eks caleg PDIP, Harun Masiku.

PDIP Laporkan KPK ke Dewan Pengawas soal Kasus Harun Masiku
(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)
Anggota Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta di Gedung ACLC KPK setelah bertemu dengan Dewan Pengawas KPK, Kamis (16/1/2020). 

TRIBUNPAPUA.COM - Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan laporan ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus yang menjerat eks caleg PDIP, Harun Masiku.

Anggota Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, ada tujuh poin yang diadukan ke Dewan Pengawas, salah satunya terkait kabar penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDIP.

"Kami menyerahkan sebuah surat yang berisi sekitar tujuh poin," kata Wayan di Gedung ACLC KPK, Kamis (16/1/2020).

"Poin pertama kami menekankan apa bedanya penyidikan dan penyelidikan."

"Apa bedanya? Penyelidikan adalah pengumpulan bukti-bukti, penyidikan kalau sudah ada tersangka."

Kasus Suap PAW Harun Masiku, Wahyu Setiawan: Posisi Saya Sulit, Mereka Itu Kawan Baik Saya

Wayan menyampaikan perbedaan penyidikan dan penyelidikan itu berkaitan dengan pengakuannya bahwa ada tim KPK yang datang ke Kantor DPP PDIP sambil membawa surat izin penggeledahan pada Kamis (9/1/2020) pagi lalu.

Padahal, menurut Wayan, KPK seharusnya belum bisa melakukan penggeledahan karena ketika itu penyidikan belum dimulai dan belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Kalau dia kibas-kibas bawa surat penggeledahan pasti patut dipertanyakan surat benar dianggap surat penggeledahan atau tidak," ujar Wayan.

Wahyu Setiawan Mengaku Tak Kenal Harun Masiku, Sebut Tak Pernah Komunikasi dan Bertemu Langsung

Oleh sebab itu, Wayan meminta Dewan Pengawas KPK untuk memeriksa anggota tim yang dikirim ke Kantor DPP PDIP ketika itu.

"Kami minta diperiksa yang tiga mobil itu terutama yang pegang surat, periksa. Ini melanggar aturan apa tidak? Kalau menurut kami, kalau betul surat penggeledahan, itu berarti perlu diperdalam kenapa bisa begitu?" kata Wayan.

Halaman
12
Editor: Astini Mega Sari
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved